Gubenur Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, Kajati I Made Suarnawan dan Inspektur Kodam IV Diponegoro Brigjen TNI Mirza Agus. (Eka Setiawan)
Eka Setiawan

SEMARANG, iNews.id – Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah Pemprov Jateng dan aparat terkait menyelesaikan permasalahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menyebut pihaknya sudah mengecek ke lokasi untuk memantau rekomendasi-rekomendasi yang diberikan.

“Ternyata dari catatan-catatan rekomendasi itu semuanya hampir dipenuhi. Kita menemukan hal-hal baru yang positif, walaupun posisi masyarakat ada yang menerima dan yang menolak,” katanya di Lobi Mapolda Jawa Tengah, Jumat (11/11/2022).

Berangkat dari langkah-langkah yang sudah dilakukan, ke depan pembangunan proyek Bendungan Bener di Purworejo itu bisa lebih lancar.

“Dari sini sudah jelas solusi yang diberikan Pak Gubernur ke depan proyek pengambilan batu Wadas tidak ada masalah, semoga tidak ada masalah karena semua terencana dengan baik. Akan kita lihat proses ke depan,” lanjut Desmond.   

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Lutfi mengatakan, sesuai komitmen Kapolri tentunya Polda Jawa Tengah akan mengawal proyek vital nasional. 

Pendampingan dan pengawasan dalam rangka akselerasi pembangunan nasional, termasuk terkait Bendungan Bener dan proyek-proyek nasional lain di Jawa Tengah akan dilakukan. 

“Ada Ditreskrimsus juga Bhabinkamtibmas pendampingan itu dilakukan untuk agar tidak terjadi suatu pelanggaran, tidak perlu dilakukan suatu tindakan proses pidana. Karena itu dilakukan dalam rangka menarik investor ataupun yang lain termasuk kegiatan pelaksanaan pembangunan,” kata Kapolda. 

Sementara, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sendiri menyebut tindakan-tindakan yang bersifat force (penurunan pasukan) tidak lagi digunakan, pendekatannya lebih kepada personal dialogis. 

“Diingatkan juga oleh Komisi III terkait UU Minerba, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) nantinya sebagai pelaksana dan PUPR sebagai leading sector yang memiliki pada akhirnya setelah membeli maka jangan sampai dijualbelikan dengan cara yang keliru. Kira-kira begitu,” kata Ganjar.

Selain itu, ditekankan pula kebutuhan kuari yang di Wadas itu hanya untuk bendungan, tidak untuk yang lain. Ganjar menyebut, rekomendasi dari Komisi III, terkait hal ini agar nantinya kepolisian bertugas untuk mengawasi hal itu agar tidak bocor.

Hal yang ditekankan lainnya adalah sosialisasi ke masyarakat ketika pengambilan kuari akan dilakukan. “Ledakan nanti seperti apa, dampaknya seperti apa, tentu masyarakat pingin dapat kepastian. Kalau akibat dari itu ada bangunan yang rusak, rumahnya rusak, siapa yang tanggung jawab? Tadi sudah sampaikan BBWS tanggung jawab,” katanya.

Rekomendasi yang akan dijalankan juga terkait dengan pendidikan dan akses pendidikan, khususnya infrastruktur. Termasuk pula perbaikan infrastruktur air bersih, talud, sanitasi juga perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).


Editor : Ahmad Antoni

BERITA TERKAIT