"Bagi yang memunyai kebutuhan khusus seperti autis, memang dia harus di SLB. Tapi bagi difabel fisik itu semua sekolah wajib mengakomodir. Di PPDB nanti ada jalur khusus offline untuk rekan-rekan yang difabel," ujarnya.
Dia menyebut, tidak ada batasan kuota bagi difabel yang ingin bersekolah di sekolah umum inklusi. "Bahkan mereka bisa milih. Pak gubernur sudah nyatakan, belum tentu dekat itu nyaman, kalau mereka nyaman di sekolah tertentu itu tidak apa-apa," ujarnya.
Terkait pembangunan sekolah di wilayah yang belum ada sekolah negeri, pihaknya akan melakukan asesmen kebutuhan. Uswatun menyebut, dari ajang Musrenbang banyak usulan terkait pembangunan sekolah (SMA/SMK) yang kemudian di realisasikan.
"Untuk wilayah yang belum ada sekolah negerinya, setelah dikaji ada sekolah swastanya dua. Dan ada SMK Negeri Lumbir itu juga usulan dari Musrenbang yang sudah direalisasikan. Kalau untuk usulan pembangunan SMA di Tegal Selatan dikaji dahulu, terkait lahan dan apakah bisa diserahkan ke propinsi," ujarnya.
Gubernur Ganjar Pranowo, menyebut ajang Musrenbang merupakan kegiatan untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Ia juga memastikan, baik SLB maupun sekolah inklusi di Jateng ditujukan untuk meningkatkan kualitas anak didik yang menyandang disabilitas.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait