Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Asekbang) Setda Provinsi Jateng Peni Rahayu mengatakan gubernur sudah memintanya untuk segera menyelesaikan permasalahan ini.
"Kami terus berusaha untuk mencarikan solusi terbaik. Dulu telah menggunakan opsi likuidasi, sudah ada perda, dan menyusun pergub, namun kemudian muncul aturan bahwa batasan pertanggungjawaban atas kerugian dari BUMD adalah sejumlah modal yang disetor," katanya.
"Padahal modal yang disetor semuanya Rp25 miliar. Sementara total kerugian mencapai Rp82,8 miliar. Aset sekarang hanya Rp7 miliar. Kekurangan ada Rp75,862 miliar. Uang itu dari mana, padahal tidak boleh setor modal lagi," katanya.
Pada kesempatan tersebut Peni menyampaikan opsi untuk dilakukan penyehatan BKK Pringsurat dan nantinya akan dimintakan persetujuan Gubernur dan DPRD Provinsi Jawa Tengah.
Bupati Temanggung M. Al Khadziq menuturkan selaku pemegang saham 49 persen tidak bisa mengambil keputusan sendiri karena keputusan harus diambil oleh pemegang saham pengendali, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Yengah.
Ia mengaku pihaknya mengalir dengan apa pun keputusan atau cara apa yang akan diambil pemerintah provinsi untuk menyelesaikan permasalahan ini.
"Setelah nanti ada keputusan, baru nanti kami lakukan tahap-tahapnya. Pemkab Temanggung siap melaksanakan hasil keputusan gubernur,” ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
nasabah Kabupaten Temanggung bupati temanggung pencairan dana bank kredit kecamatan gubernur jawa tengah
Artikel Terkait