“Persoalan data memang selalu menjadi masalah klasik. Dalam waktu dekat Komisi IX akan mengundang kembali Kemenkes, Kemensos, BPJS Kesehatan untuk menuntaskan masalah ini (penonaktifan KIS-PBI),” kata Gus Nabil.
Persoalan yang disampaikan DPRD Solo, lanjutnya, juga terjadi di daerah lainnya. Jika yang dinonaktifkan adalah masyarakat yang mampu, dirinya menilai hal itu tidak masalah.
“Namun kita temukan juga masyarakat tidak mampu ikut terkena imbasnya, dan ini persoalan serius. Apalagi bagi mereka yang dalam pengobatan rutin,” ucapnya.
Komisi IX DPR dalam rapat kerja dengan mitra kerja, seperti Menkes, sudah menyampaikan persoalan ini. Misalnya mengenai data penerima KIS yang tidak tepat sasaran.
Selain itu, juga disampaikan persoalan mengenai BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Sebab di Solo masih banyak warga, terutama masyarakat miskin dan pekerja informal yang belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.
Editor : Ary Wahyu Wibowo
Artikel Terkait