Menurutnya, semua yang diusulkan dan menjadi evaluasi hanya menunggu keputusan politik. Prosesnya saat ini masih berlangsung. Baik pemerintah (eksekutif) maupun dewan (legislatif) harus memiliki kesepakatan agar apa yang diputuskan benar-benar sesuai dengan prioritas dan untuk kepentingan rakyat.
"Tinggal keputusan politik saja. Pemerintah mau, tinggal kita mengajak kawan-kawan dewan untuk menyetujui. Kita sedang berproses," katanya.
Sebelumnya, Sekda Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan lamanya pembahasan RKPD karena DPRD Jateng mengajukan penambahan anggaran Rp92 miliar. Anggaran itu di antaranya digunakan untuk perjalanan dinas anggota dewan yang diusulkan per bulan sebanyak 29 kali alias 29 hari.
"Maka pak gub menyoroti ini, apa ini pas apa ini pantes mas, tolong dikomunikasikan dengan Dewan, mbok bisa dikurangi untuk program prioritas rakyat," kata Sumarno.
Proses komunikasi itulah yang menurut Sumarno memakan waktu lama. Akhirnya, setelah Dewan bersedia mengurangi jumlah hari perjalanan dinasnya, RKPD pun ditandatangani oleh gubernur.
"Setelah kita komunikasikan, ada pengurangan anggaran tujuh miliar dan ada juga pengurangan sarpras sehingga totalnya Rp11 miliar, kita alihkan salah satunya untuk pengadaan tanah untuk Pasar Pujon di kawasan Borobudur," jelasnya.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait