Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi saat menghadiri rapat koordinasi daerah tentang pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). (Ist)
Dimas Yuli

SEMARANG, iNews.id - Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi menyoroti aduan masyarakat terkait penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran. Dia menilai, banyaknya aduan tersebut mengindikasikan perlunya dilakukan perbaikan data. 

Hal itu disampaikan Wali Kota yang akrab disapa Hendi itu saat menghadiri  rapat koordinasi daerah tentang pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Semarang,  Rabu (21/9/2022) 

Regsosek merupakan bagian dari Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang konsepnya dirancang sejak 2020 oleh Bappenas. Tahun ini, tema yang diangkat adalah 'Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat'. 

"Di tahun 2022 ini begitu banyak bantuan yang akan masuk. Tapi yang terjadi setelah bantuan itu turun, di media sosial baik di milik pemerintah kota maupun milih saya, selalu (ada komentar), 'Pak, saya ini lebih miskin daripada tetangga saya yang dapat bantuan. Kenapa bukan saya yang mendapat bantuan tersebut?,” kata Hendi.

“Maka mudah-mudahan Regsosek ini bisa berjalan dengan baik, lancar, berkah datanya sekalian karena data yang diinput akan membuat Indonesia maju, Jawa Tengah gayeng, dan Semarang semakin hebat," katanya.

Dia mengatakan, Napoleon Bonaparte berkata bahwa War is 90 persen information. Berkaca dari hal tersebut apa yang akan dilakukan oleh BPS tingkat nasional termasuk di Kota Semarang, perlu melihat semua data. 

“Potret dari seluruh data kependudukan di Indonesia termasuk yang ada di Semarang supaya kita dapat memenangkan perang untuk mengangkat masyarakat kita  menjadi lebih baik dan sejahtera," ujar Hendi.

Dia menekankan jika ini menjadi catatan penting terutama untuk camat dan lurah. Dirinya mengarahkan lurah dan camat agar bekerja sama dengan tim pendata untuk tidak sekadar mengumpulkan data abal-abal atau Asal Bapak Senang (ABS). 

Hendi juga meminta lurah dan camat untuk memastikan bahwa tim pendata mewakili respondennya dengan jujur. "Mungkin ada yang khawatir bahwa output-output tim pendataan dan responden akan memberikan dampak yang tidak bagus. Contohnya, mengaku tidak bekerja, padahal bekerja. Mengaku belum pakai gas LPG, padahal sudah pakai. Itu sangat berpengaruh," ujar Hendi.

"Maka di situlah fokus pertemuan lurah dan camat sebagai tim pendamping pendataan sangat perlu supaya data-data ini dapat diperoleh dengan baik, rigid, detail, dan nanti bisa menjadi sebuah analisis terkait kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun daerah," ujarnya.


Editor : Ahmad Antoni

BERITA TERKAIT