SEMARANG, iNews.id - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberi pengarahan kepada 14 organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil pendapatan. Langkah itu untuk menggali dan memaksimalkan pendapatan yang sesuai regulasi.
‘’Saat ini APBD Kota Semarang sebesar Rp5,9 triliun. Sedangkan pendapatan hanya Rp2,5 triliun. Idealnya pendapatan bisa 50 persen atau lebih guna mendukung APBD. Contoh di Surabaya, APBD Rp10 triliun dan pendapatan Rp8 triliun,” kata Ita, Kamis (2/2/2023).
Menurut Ita, masih banyak potensi yang dapat dioptimalkan jika melihat kondisi yang semakin baik. Seperti PPKM yang sudah dihapuskan, tingkat kesejahteraan, inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin baik. Kota Semarang bahkan tercatat memiliki PDRB tertinggi di Jawa Tengah sebesar Rp123 juta per tahun.
Dia mencontohkan, berdasar kajian SMI pada sektor persampahan baru dikumpulkan10 persen. Ini menunjukkan masih ada 90 persen potensi yang belum tergali.
“Juga pada Dinas Perdagangan yang mencatat hanya 250 pedagang di tiap pasar, ini secara logika hitung-hitungan apa mungkin?,’’ ucapnya.
Dirinya juga mengkritisi BLUD dan BUMD sebagai badan usaha penghasil yang diharap dapat melakukan efisiensi.
Editor : Ary Wahyu Wibowo
Artikel Terkait