2 Pimpinan Agensi di Tegal Jadi Tersangka Kasus Eksploitasi ABK di Kapal China

Kristadi ยท Rabu, 20 Mei 2020 - 22:44 WIB
2 Pimpinan Agensi di Tegal Jadi Tersangka Kasus Eksploitasi ABK di Kapal China
Jenazah ABK WNI di kapal pencari ikan China dilarung ke laut. (Screebgrab: YouTube/MBC)

SEMARANG, iNews.id – Dua pimpinan perusahaan agensi PT Mandiri Tunggal Bahari (MTB) Tegal ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan eksploitasi anak buah kapal (ABK) pada kapal berbendera China, Long Xing 629. Kedua tersangka sudah ditahan di Mapolda Jateng untuk diperiksa lebih lanjut, Rabu 920/5/2020).

Direktur Reskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Budhi Haryanto mengatakan, penangkapan dan penetapan tersangka terhadap dua pimpinan PT MTB itu setelah melakukan serangkaian penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi.

“Tim Satgas Perdagangan Orang Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah akhirnya menetapkan dua tersangka atas nama Hoji dan Sustriyono, warga Tegal, Jawa Tengah. Kedua tersangka berstatus sebagai komisaris dan direktur PT Mandiri Tunggal Bahari, Kabupaten Tegal atas kasus perdagangan orang,” kata Kombes Budhi.

Dia menuturkan, dua tersangka yang merupakan pimpinan PT MTB Tegal sebagai penyalur anak buah kapal. Perusahaan tersebut ternyata tidak memiliki surat perekrutan pekerja migran Indonesia (SIP2MI) sesuai dengan aturan yang diharuskan.

“Kedua tersangka Hoji dan Sustriyono ini telah menyalurkan ABK ke kapal China Long Xing dengan cara  ilegal. Dalam penyidikan diperoleh hasil, agensi PT Mandiri Tunggal Bahari tidak memiliki surat perekrutan pekerja migran Indonesia, sehingga keberadaan pekerja migran tidak diawasi,” paparnya.

Kepada penyidik, tersangka Hoji mengungkapkan, praktik ilegal PT Mandiri Tegal Bahari berlangsung sejak tahun 2018 hingga saat ini sudah 231 orang ABK WNI ditempatkan di berbagai kapal ikan di China.

Sejak kasus pembuangan jasad ABK, tersangka langsung cepat-cepat menutup kantor perusahaannya yang ada di Perum Graha Lumintu Desa Kalidawa Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal.

Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat Pasal 85 dan 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pasal 4 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO yang ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara.


Editor : Kastolani Marzuki