Aksi Gejayan Memanggil Digelar Hari Ini, Polda DIY Kerahkan Petugas

Sindonews, Priyo Setyawan ยท Senin, 09 Maret 2020 - 12:20 WIB
Aksi Gejayan Memanggil Digelar Hari Ini, Polda DIY Kerahkan Petugas
Kabid Humas Polda DIY Kombes Yuliyanto menjelaskan penetapan satu tersangka dalam kasus tragedi susur Sungai Sempor yang diikuti siswa SMP Negeri 1 Turi Sleman, DIY, Sabtu (22/2/2020). (Foto: iNews/Gunanto Arhan)

SLEMAN, iNews.id - Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), LBH Yogyakarta, Walhi dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) akan menggelar aksi damai Gejayan Memanggil #3 menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Ombibus Law Cipta Kerja, pada Senin (9/3/2020). Aksi yang dimulai pada pukul 14.00 WIB di Gejayan, Caturtunggal, Depok, Sleman.

Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto menyatakan telah menerima pemberitahuan aksi tersebut. Sebagai tindak lanjut, polisi menyiapkan personel gabungan dari Polres Sleman dan Polda DIY untuk mengamankan aksi tersebut.

"Dalam pemberitahuan aksi dimulai sejak pukul 09.00 WIB. Untuk itu kami sudah siap, sesuai dengan protap," kata Yuliyanto, Senin (9/3/2020).

Mengenai apakah ada penutupan akses jalan saat aksi nanti berlangsung, menurut Yuliyanto, akan melihat kondisi di lapangan. Dia belum bisa memastikan akan ada penutupan jalan atau tidak.

"Yang jelas kami siap mengamankan aksi, agar dapat berjalan tertib, aman dan lancar," katanya.

Sementara itu, Humas Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) Yogyakarta Kontra Tirano mengatakan, sudah waktunya menggelar aksi menolak Omnibus Law. Menurutnya, RUU "Sapu Jagad" ini tidak ada sosialisasi yang jelas dan rinci sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat dan kalangan buruh.

"Kita harus turun ke jalan untuk menolak dan menggagalkan Omnibus Law," ujarnya Tirano.

Ketua Serikat Buruh Korwil DIY Dani Eko Wiyono mengatakan buruh bakal ikut serta dalam aksi #GejayanMemanggil. Dia yakin RUU Omnibus Law memang bakal menyusahkan buruh dan menguntungkan investor jika disahkan.

Menurutnya, alasan Pemerintah akan mengundang banyak investor masuk ke Indonesia itu tidak berimplikasi apa pun bagi buruh. Terlebih, ada wacana penghapusan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta penghilangan pesangon, dan jaminan sosial bagi buruh.

"Langkah yang paling tepat saat ini adalah melawan dengan suara rakyat suara," ujarnya.

RUU Omnibus Law dikritik oleh berbagai kalangan. Sejauh ini, naskah RUU Omnibus Law sudah diberikan pemerintah kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut.


Editor : Nani Suherni