Balai Taman Nasional Karimunjawa: Terumbu Karang Rusak akibat Kapal Kandas di 7 Lokasi

SEMARANG, iNews.id – Balai Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ) pada tahun 2023 ini mendapatkan anggaran Rp3,5miliar dari biaya ganti rugi kerusakan terumbu karang akibat kapal kandas. Uang itu dibayarkan perusahaan kepada negara untuk melakukan pemulihan ekosistem terumbu karang seluas 3.817 meter persegi.

Pemulihan ekosistem terumbu karang yang rusak karena kapal kandas itu ada di 7 lokasi. Masing-masing; Perairan Pulau Tengah Bagian Barat (1.420,3 meter persegi), Perairan Pulau Cilik Bagian Barat (267,2 meter persegi), Perairan Telaga (52,5 meter persegi), Perairan Mrican 1 (1.233,3 meter persegi), Perairan Gosong Seloka 1 (184,4 meter persegi), Perairan Gosong Seloka 2 (645,9 meter persegi), Perairan Tanjung Gelam (7,1 meter persegi).

Baca Juga

Transplantasi 5.000 Bibit Terumbu Karang di Pulau Samalona Makassar

“Istilah mudahnya menanam kembali di lokasi yang terkena dampak terumbu karang, tentunya sudah dengan hitungan teknis maupun secara ekonomis,” ungkap Kepala Balai TNKJ Widyastuti di Kota Semarang, Senin (11/12/2023).

Terumbu karang yang rusak, sebut Widyastuti, cukup sulit untuk dipulihkan. Ada berbagai macam metode, di antaranya dengan rangka besi atau metode spidernet. Karang-karang yang merupakan hewan laut itu dipotong dan diikat, tentunya dijaga. 

Baca Juga

Polda Jateng Selidiki Dugaan Pencemaran Lingkungan akibat Tambak Udang di Karimunjawa

Secara periodik akan diawasi, termasuk juga kegiatan pemeliharaan, seperti disikat untuk membuang lumut-lumt yang mengganggu tumbuh kembangnya. “Butuh waktu enam sampai delapan tahun untuk pulih,” ujarnya.

Kerusakan akibat kapala kandas itu, sebut Widyastuti, kerap terjadi di musim-musim penghujan disertai angin kencang atau kerap disebut musim baratan. Kapal-kapal niaga, maupun komersil, dari Kalimantan ke arah selatan, kerap berlindung di gugusan pulau di Karimunjawa untuk menghindari kecelakaan laut. Namun, karena Karimunjawa adalah perairan dangkal maka terjadi kerusakan terhadap terumbu karang. Di tahun 2023 ini ada 2 kejadian kapal kandas di sana.

Baca Juga

Beredar Video Illegal Logging di Pulau Karimunjawa, Warga Minta Kapolri Bertindak

“Sejak tahun 2016 telah terjadi 14 kali kapal kandas di TNJK yang mengakibatkan rusaknya terumbu karang,” sebutnya. Menurutnya, seluruh kejadian kapal kandas di TNJK ditangani oleh Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian LHK.

Baca Juga

Ketua Relawan Satgas SAR Aceh Tewas Tenggelam saat Survei Terumbu Karang

Dia mengatakan, di kawasan Balai TNJK sebenarnya sudah disediakan kantong-kantong parkir untuk kapal-kapal jika terjadi keadaan darurat di laut. Namun, seringkali karena keadaan darurat itu kapal-kapal sudah kandas lebih dulu atau bahkan salah lokasi untuk parkir.

Gugusan terumbu karang di Kepulauan Karimunjawa sendiri merupakan tipe terumbu karang tepi (fringing reef), terumbu karang penghalang (barrier reef) dan taka (patch reef). Ini merupakan ekosistem khas perairan tropik, habitat berbagai biota laut untuk berkembang biak.

Kandasnya kapal di terumbu karang sering mengakibatkan kerusakan fisik dan biologi yang parah, termasuk tercabut dan terhempasnya karang dari terumbu, hancurnya kerangka karang, erosi atau terangkatnya dan berpindahnya endapan sedimen, serta hilangnya tempat berlindung dan berkembang biak ikan karang. Ini juga membuat nelayan setempat terkena dampaknya sebab harus berpindah ke tempat yang lebih jauh untuk mencari ikan.

Pada transplantasi terumbu karang, jumlah bibit karang yang ditanam mulai dari 260 fragmen karang hingga 19.692 fragmen karang dengan jenis yang ditanam bervariasi di setiap lokasinya sesuai ekosistem referensi.

Presentase tingkat rata-rata karang hidup pada 7 lokasi pemulihan ekosistem terumbu karang sebesar Rp96,89 persen, sedangkan tingkat kematian alias karang mati di lokasi itu adalah sebesar 3,11 persen.   

Widya menyebutkan ketika terjadi kapal kandas, pihaknya berkoordinasi dengan beberapa pemangku kepentingan, di antaranya syah bandar, perhubungan hingga polisi perairan langsung bergerak.

“Nakhoda kapal kami amankan, kami bikinkan berita acara, selanjutnya bersama masyarakat juga kita sampaikan surat permohonan penyelesaian itu ke Jakarta, karena ada di KLHK ada di Ditjen Gakkum, akhirnya di sana,” kata dia.  

“Prosesnya ada pidana dan perdata, dari hasil penyelesaian masalah ternyata semua pelaku kejadian kapal kandas memilih jalur perdata. Penyelesaian di luar pengadilan atau nonlitigasi dengan cara membayar ganti rugi,” ujarnya.

Editor: Ahmad Antoni