Begini Pandangan Satgas Covid-19 RS UNS jika Pemerintah Longgarkan PPKM

Mensos Tri Rismaharini Mendadak Cek Penyaluran BST di Solo

“Sebenarnya kita belum setinggi Malaysia dan UK. Tapi dalam hal kematian harus kita akui hampir mengalahkan Malaysia, walaupun kasusnya Malaysia lebih berlipat dari kita,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia diharapkan banyak belajar dari negara-negara di dunia dalam pengambilan keputusan untuk pembatasan aktivitas masyarakat dan vaksinasi Covid-19. Ia mendorong Kementerian Kesehatan menggencarkan tes Covid-19 hingga 15 kali lipat dari standar yang ditetapkan WHO. Hal ini pernah dilakukan India saat Covid-19 varian delta pertama kali merebak di negara tersebut.

“Saat ini kita masih tinggi. Kalau antigen saja kita 29,1 persen. Kalau PCR 38,6 persen. Kemarin sempat 47,6 persen jadi belum stabil posisi kita,” tuturnya.

Pemerintah sebaiknya perlu mengkaji ulang pelonggaran PPKM, sebab masyarakat yang mendapat suntikan pertama dengan suntikan kedua vaksin Covid-19 belum mencapai persentase yang diinginkan.

Sebagai contoh di Inggris, berani untuk melonggarkan penguncian wilayah karena 88 persen masyarakatnya sudah mendapat suntikan pertama vaksin Covid-19. Serta yang mendapat suntikan kedua vaksin Covid-19 sudah mencapai 60 persen.

Oleh karenanya, dr Tonang mendorong agar pemerintah secepat-cepatnya dan sebanyak-banyaknya melakukan vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat. Sebab, efek dari vaksinasi Covid-9 baru dapat dirasakan manfaatnya jika sudah mencapai 40 persen.

“Kita berharap efek vaksinnya bisa terasa. Ini bukan berarti pandemi selesai, tapi jumlah kasus bisa di bawah jumlah yang sembuh. Misalnya di Chili, yang divaksinasi Covid-19 adalah lansia. Dampaknya kasus positif bergeser ke remaja, kemudian ke anak-anak. Makanya remaja dan anak-anak juga perlu divaksin,” ucapnya.

Editor: Ary Wahyu Wibowo