Bupati Blora Ingin Audiensi dengan Kementerian ESDM terkait Dana Bagi Hasil Migas

BLORA, iNews.id - Bupati Blora Arief Rohman ingin audensi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas (migas). Meskipun sebagai salah satu daerah penghasil migas, namun Kabupaten Blora tidak memperoleh DBH, khususnya minyak bumi.

“Blora adalah salah satu kabupaten penghasil migas, wilayah kerja penambangannya masuk Blok Cepu.  Namun sumurnya tidak ada di Blora, tetapi ada di Bojonegoro, Jawa Timur,” kata Arief Rohman. 

Baca Juga

Polres Blora Dirikan Pos di Perbatasan untuk Sekat Pemudik

Karena regulasi yang ada saat ini, Kabupaten Blora tidak memperoleh DBH dari sektor migas, khususnya minyak bumi.

“Aspirasi dari kami, Blora adalah salah satuan kabupaten terdampak. Kalau bisa kami dimasukkan, karena di Blok Cepu ini kami zero, tidak dapat DBH hanya karena beda provinsi dengan Kabupaten lokasi sumur. Padahal kami bertetangga dan ikut masuk wilayah kerja pertambangan,” katanya. 

Baca Juga

Viral, Video Warga Konvoi Bangunkan Sahur Naik Truk di Blora

Dibanding kabupaten yang berada di Provinsi Jawa timur, seperti Banyuwangi yang memperoleh DBH dari Blok Cepu sebesar Rp81 miliar, Blora adalah kabupaten yang terdampak langsung.

Baca Juga

Penampakan Warga Binaan saat Mengikuti Pengajian dan Tadarus di Rutan Blora

“Blora terus terang nol, kami ingin agar ada azas keadilan karena wilayah kami juga masuk WKP Blok Cepu, tapi kami tidak mendapatkan DBH,”  ujarnya.

Kabupaten Blora memiliki potensi di sektor migas dan sumber daya lainnya, seperti kayu. Namun saat ini, angka kemiskinan masih tinggi dan masuk zona merah di Jawa Tengah. Termasuk kondisi infrastruktur jalan yang rusak hampir 77 persen.

“Ironis sekali, ketimpangan dalam kemiskinan dan  sebagainya, kami alami di Blora,” tuturnya. 

Editor: Ary Wahyu Wibowo