Data Tenaga Kesehatan Belum Beres, Kuota PPPK Tak Jelas

REMBANG, iNews.id – Data tenaga kesehatan honorer hingga kini belum beres. Akibatnya sampai saat ini belum ada kuota Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) untuk tenaga kesehatan.

Ketua DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jawa Tengah Edy Wuryanto mengatakan masalah tersebut saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) ke-10 PPNI Kabupaten Rembang.

Baca Juga

Napi Kasus Narkoba Meninggal di Rutan Rembang, Orang Tua Tolak Jenazah Diautopsi

Edy membandingkan dengan data guru yang sudah beres, tetapi tenaga kesehatan belum. Ia berharap kepada Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menyelesaikan data tenaga kesehatan honorer, sehingga kalau nanti sewaktu-waktu diminta oleh pihak pusat, bisa langsung diberikan.

“Jangan sampai ada yang terlewatkan, ini menjadi tugas PPNI se-Indonesia, karena sudah ditunggu-tunggu oleh temen-temen tenaga kesehatan non ASN (aparatur sipil negara). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah menyampaikan yang diprioritaskan pengangkatan PPPK adalah guru dan tenaga kesehatan,” katanya, Minggu (30/1/2022).

Baca Juga

Warga di Rembang Minta Kendaraan Besar Melintas di dalam Kota Ditindak, Ini Alasannya

Dia berharap Musda PPNI Kabupaten Rembang berjalan lancar dan nantinya memberikan manfaat untuk tenaga perawat.

“Dirembuk sing apik (yang baik), daripada setelah selesai malah pentheleng-penthelengan, rumah besar PPNI malah nggak sehat. Dalam berorganisasi nggak dapet apa-apa, yang penting bisa kumpul ketemu kanca-kancane, demi kebaikan ke depan,” ujarnya.

Baca Juga

Petani di Rembang Ini Tanam Padi Tanpa Pupuk Urea, Hasilnya Mengagumkan

Bupati Rembang, Abdul Hafidz mengatakan untuk tahun 2022 tidak ada penerimaan calon pegawai negeri (ASN). Yang ada hanya penerimaan PPPK. Kabupaten Rembang mendapatkan kuota 1.208 PPPK untuk guru.

Baca Juga

Bawa Arak 735 Liter, 2 Pria Asal Rembang Ditangkap Polisi

Jika nantinya kuota tenaga kesehatan dari pemerintah pusat sudah turun, Bupati bertekad akan mengambil penuh 100 persen.

“Di dalam penetapan kuota, kepala daerah akan ditanya sanggup nggak membayar PPPK, saya pastikan untuk perawat dan tenaga kesehatan, sanggup, “ kata Hafidz.

Dia perlu menyampaikan masalah tersebut agar tidak muncul pemahaman yang salah, seolah-olah Bupati tidak memperhatikan tenaga kesehatan.

“Buktinya guru dikasih formasi, kenapa tenaga kesehatan kok ndak. Memang yang punya kewenangan kuota ASN dan PPPK itu pemerintah pusat. Kami hanya melayani pengajuan formasi dan administrasinya, itu saja, “ katanya.

Pihaknya mendorong supaya forum Musda PPNI Kabupaten Rembang berlangsung dalam suasana sejuk, sekaligus meningkatkan fungsi organisasi. “Selama mas Tabah yang jadi Ketua PPNI kondusif. Saya tidak promosi ya, tapi yang saya rasakan begitu, “ ujarnya.

Editor: Ahmad Antoni