Dituding Salahgunakan Wewenang saat Pilkada, Ini Jawaban Menohok Bupati Rembang Abdul Hafidz

REMBANG, iNews.id – Bupati Rembang, Abdul Hafidz, yang juga Calon Bupati (Cabup) pada Pilkada 2020, mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten Rembang, Kamis (28/1/2021). Kedatangan Hafidz guna mengklarifikasi tuduhan melakukan intimidasi pada agen e-Warung se-Kecamatan Sluke agar mendukungnya saat Pilkada 2020 lalu.

Menyusul adanya laporan dari masyarakat yang diterima oleh pihak Bawaslu, Jumat (22/1/2021) lalu. “Sebenarnya meminta keterangan Bupati seperti ini harus izin Kementerian Dalam Negeri dulu. Tapi ini saya tetap datang ke Bawaslu, biar cepat selesai, “ ujarnya.

Baca Juga

Sidang Sengketa Pilkada Rembang di MK, Cawabup Bayu Andriyanto: Kami Minta Keadilan

Bupati Rembang, Abdul Hafidz seusai memberikan keterangan mengatakan bahwa masyarakat datang ke rumahnya di Desa Pamotan, Kecamatan Pamotan sebelum coblosan Pilkada sangat banyak. Warga biasanya menggelar doa bersama dan shalawatan.

Ia sama sekali tidak pernah mengintimidasi atau menekan-nekan mereka untuk memilih pasangan Hafidz – Hanies. “Ya ndak, untuk apa saya intimidasi, gitu-gitu itu bukan tipe saya. Kalau saya mau nyari-nyari kesalahan, ya banyak mas. Tapi buat apa, kita gentle saja. Jangan saling menyalahkan, jangan saling sliding, kan komitmen kita dari awal, “ kata Hafidz.

Baca Juga

Kepala Dinsos Rembang Meninggal karena Covid Dikenal sebagai Sosok Pekerja Keras

Menurutnya, di alam demokrasi ini masyarakat bebas memilih. Apalagi agen e-Warung dibentuk oleh BNI, sedangkan Pemkab Rembang sebatas memonitor saja.

Baca Juga

Prihatin Pencemaran Lingkungan, Pemuda Ini Nekat Jalan Kaki Rembang-Semarang Temui Ganjar

“Ndak ada urusan antara e-Warung dengan Bupati. Mereka yang membentuk BNI, Pemda hanya memonitor perjalanan di lapangan. Itu pun sudah kita delegasikan sama pak Sekda dan Dinas Sosial, “ katanya.

Apakah Bupati akan melaporkan balik karena namanya masih saja dikait-kaitkan, Hafidz menegaskan tidak perlu. Ia menganggap mereka juga bagian dari warga Kabupaten Rembang. “Semua warga Rembang, demi Rembang. Ya sudahlah nanti 5 tahun lagi kan ada forumnya lagi kan, “ ujarnya tersenyum.

Baca Juga

KPU Rembang Siaga Menanti Sidang Gugatan Sengketa Hasil Pilkada di MK

Hafidz  sempat menunjukkan sejumlah foto, seperti oknum agen e-Warung foto bareng dengan calon yang menjadi lawannya dalam Pilkada lalu. Ada pula oknum pegawai negeri pasangan suami isteri berpose salam 1 jari, identik dengan nomor pasangan Harno–Bayu.

“Saya yang dituduh intimidasi e-Warung, kemudian dituding menggerakkan pegawai negeri. Tapi dari foto-foto itu, silahkan dinilai sendiri mas, “ kata Hafidz.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Rembang, Totok Suparyanto mengatakan, pihaknya mendalami posisi Bupati dengan e-Warung. Mengingat, isi laporan bahwa bupati diduga menyalahgunakan program dan kegiatan untuk menguntungkan salah satu pasangan calon.

“Pelapor, terlapor dan 13 saksi kami undang. Untuk saksi yang belum datang 1, nanti akan menyusul kita undang lagi. Terlapor pak Bupati tadi kita tanya apakah pak Hafidz mengundang e-warung, sejauh mana kewenangan Bupati terhadap e-Warung, “ kata Totok.

Setelah Bawaslu meminta keterangan bupati, pihaknya akan membahas dengan tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dari unsur Kejaksaan Negeri dan Polres.

Nantinya akan disimpulkan apakah memenuhi pelanggaran atau bukan, untuk ditingkatkan ke penyidikan di kepolisian. “Salah satu syarat dugaan pelanggaran ditingkatkan ke penyidikan minimal harus ada 2 alat bukti, “ katanya.

Totok membenarkan meski Pilkada sudah lama selesai, namun pihak pasangan calon Harno – Bayu maupun masyarakat masih banyak melaporkan dugaan pelanggaran. Sejak rekapitulasi suara Pilkada ditetapkan KPU tanggal 15 Desember 2020 hingga sekarang, total ada 53 kasus dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

“Tanggal 15 Desember 2020 ada 30 an kasus, tanggal 29 Desember ada 6 kasus, tanggal 8 januari 2021 laporan lagi 7 kasus, 22 Januari ada 1 kasus dan terakhir menyusul lagi 16 kasus. Tapi setelah kami verifikasi, dari 16 kasus itu 7 kasus sudah pernah ditangani dan selesai, jadi tinggal 9, “ ujarnya.

Menurutnya, rentetan laporan ini merupakan tanda kelemahan Undang-Undang Pilkada, karena tidak diatur batasan waktu laporan. Melainkan, bunyinya sejak diketahui.

“Misal dugaan pelanggaran diketahui baru hari ini, ya bisa dilaporkan, meski Pilkada sudah lama selesai. Tapi laporan yang dulu-dulu, belum ada satupun sampai ke pidana, nggak ada, “ ujarnya. 

Editor: Ahmad Antoni