Ganjar Beri Peringatan Keras kepada 126 Kepala Sekolah : Langgar Pakta Integritas, Saya Copot

SEMARANG, iNews.id - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberi peringatan keras kepada sekitar 126 Kepala SMAN/SMKN/SLBN di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Ganjar meminta kepada mereka agar menjauhi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Hal itu tertuang dalam pakta integritas ketika kegiatan Penyerahan Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Pengarahan kepada Kepala SMAN, SMKN, dan SLBN di Lingkungan Pemprov Jateng oleh Gubernur Ganjar Pranowo di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (12/7/2022).

Baca Juga

Ganjar Dukung Perintah Jokowi : Pakai Masker Tidak Berat dan Tak Perlu Diprotes

“Saya juga sampaikan pakta integritas mesti dilaksanakan. Maka saya sampaikan, pakta integritas dilanggar maka saya copot dan mereka setuju,” kata Ganjar.

Pihaknya titip kepada kepala sekolah yang surat tugasnya baru diberikan agar memerhatikan itu. Mengingat pendidikan karakter menjadi penting. Supaya, anak-anak dibawa ke masa depan yang lebih baik.

Baca Juga

PPDB Jateng Selesai, Ganjar : Teriak, Kekerasan, Sudah Nggak Zaman, Harus Ditinggalkan

“Sehingga anak-anak tidak dibebani dengan ketakutan-ketakutan.  Dibullylah oleh temannya, mungkin gurunya, ancaman di luar itu. Apakah itu narkoba, pornografi, radikalisme, hati-hati. Karena anak-anak mesti dipersiapkan. Karenanya agar kepala sekolah mengawal,” tegasnya.

Artinya, lanjut gubernur, pihaknya melakukan mengajak kepala sekolah mengawal agar dunia pendidikan Jateng bisa kreatif, inovatif, aktif terhadap perubahan. 

Baca Juga

Konferensi Umat Nasrani Sedunia, Ganjar Sampaikan Pesan Damai dari Indonesia

“Anak-anak adaptif terhadap perubahan. Anak-anak bisa mengikuti jalur itu. Anak-anak  bisa masa depannya jauh lebih baik,” ujarnya.

Baca Juga

Jateng Juara Umum PeSOnas 2022, Ganjar : Saya Terharu dan Bangga

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jateng Wisnu Zaroh mengatakan pakta integritas yang disepakati oleh kepala sekolah itu di antaranya berisikan agar tidak ada pihak yang melakukan KKN. 

“Berisi Pancasila, UUD 45, tidak melakukan KKN. Bahkan memastikan KKN tidak ada sama sekali. Tidak melanggar norma, etika, baik sosial, agama dan sebagainya. Intinya semacam itu pakta integritas itu,” ujar Wisnu.

Bunyi pakta integritas selengkapnya adalah setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya, tidak bergabung/berafiliasi  dengan kelompok/organisasi yang mempunyai ideologi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 

Selain itu juga tidak akan melakukan tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan etika, kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan agama. Tak hanya itu, berperan secara proaktif dalam pencegahan praktik KKN.

Pakta integritas selanjutnya, segera melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi  KKN. Juga,  tidak akan melakukan tindakan/perbuatan yang berkaitan dengan kedudukan/jabatan/penugasan yang dapat dikategorikan sebagai suap/gratifikasi. 

Apabila terbukti melanggar hal yang ada di pakta integritas, maka akan bersedia diproses sesuai ketentuan yang berlaku atau diberhentikan dari  status atau jabatan atau penugasan.

Editor: Ahmad Antoni