#GejayanMemanggilLagi Trending Topic Twitter, Ini Tuntutan Massa

SLEMAN, iNews.id - Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), LBH Yogyakarta, Walhi dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) akan menggelar aksi damai Gejayan Memanggil #3 menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Ombibus Law Cipta Kerja, pada Senin (9/3/2020). Aksi ini pun masuk trending topic twitter dengan tanda pagar #GejayanMemanggilLagi.

Warganet membanjiri twitter dengan pembahasan aksi Gejayan Memanggil. Setidaknya terdapat 6.000 lebih cuitan soal aksi tersebut.

Baca Juga

Aksi Gejayan Memanggil Digelar Hari Ini, Polda DIY Kerahkan Petugas

"Gapapa mendung, yang penting masa depan cerah tanpa omnimbus law #GejayanMemanggilLagi #GejayanMemanggil," tulis akun @BerdikariBook.

Dari beberapa cuitan telihat netizen yang mengikuti massa aksi merupakan mahasiswa. Dari foto yang disebarkan netizen, banyak spanduk menolak Omnibus Law.

Baca Juga

Polda DIY Umumkan Apotek yang Jual Masker dengan Harga Normal

"Nanti kita cerita tentang kelas yang pindah ke jalan," ujar @_rizkaaaaa.

Sebelumnya, Humas Aliansi Rakyat Bersatu (ARB) Yogyakarta Kontra Tirano mengatakan, sudah waktunya menggelar aksi menolak Omnibus Law. Menurutnya, RUU "Sapu Jagad" ini tidak ada sosialisasi yang jelas dan rinci sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat dan kalangan buruh.

Baca Juga

Langka, Buah Wuni Asal Magelang yang Mirip Duwet Tersisa 6 Pohon

"Kita harus turun ke jalan untuk menolak dan menggagalkan Omnibus Law," ujarnya Tirano.

Ketua Serikat Buruh Korwil DIY Dani Eko Wiyono mengatakan buruh bakal ikut serta dalam aksi #GejayanMemanggil. Dia yakin RUU Omnibus Law memang bakal menyusahkan buruh dan menguntungkan investor jika disahkan.

Menurutnya, alasan Pemerintah akan mengundang banyak investor masuk ke Indonesia itu tidak berimplikasi apa pun bagi buruh. Terlebih, ada wacana penghapusan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta penghilangan pesangon, dan jaminan sosial bagi buruh.

"Langkah yang paling tepat saat ini adalah melawan dengan suara rakyat suara," ujarnya.

RUU Omnibus Law dikritik oleh berbagai kalangan. Sejauh ini, naskah RUU Omnibus Law sudah diberikan pemerintah kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut.

Editor: Nani Suherni