Ketua DPD Tegaskan Amendemen Dibutuhkan untuk Menekan Oligarki
JAKARTA, iNews.id - Ketua DPD AA La Nyalla Mahmud Mattalitti menegaskan pentingnya amendemen ke-5 konstitusi Indonesia untuk menekan oligarki. Saat ini oligarki dinilai menimbulkan ketidakadilan yang menjadi akar permasalahan di hampir semua daerah di Indonesia.
Menurut senator asal Jawa Timur ini, sejak dilantik sebagai Ketua DPD pada Oktober 2019 lalu, dirinya telah keliling ke seluruh Indonesia, dari Sabang, Merauke sampai Rote. Dia menyerap, melihat dan mendengar langsung aspirasi yang ada di daerah. Dari perjalanan ke daerah-daerah di Indonesia tersebut, dia menemukan satu kesimpulan bahwa inti dari permasalahan yang ada di daerah cenderung sama.
"Saya menemukan satu kesimpulan mengapa hampir semua permasalahan di daerah sama, mulai dari persoalan sumber daya alam daerah yang terkuras, hingga kemiskinan di daerah. Setelah saya petakan, ternyata akar persoalannya ada di hulu, bukan di hilir. Akar persoalan itu ketidakadilan sosial," kata La Nyalla di hadapan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Semarang (Unes), Sabtu (9/10/2021).
Dia menjelaskan, keadilan sosial sulit terwujud karena adanya kekuatan modal dan kapital dari segelintir orang untuk mengontrol dan menguasai kekuasaan. Inilah yang belakangan sering disebut dengan istilah oligarki.
"Oligarki dibangun atas dasar kekuatan modal kapital yang tidak terbatas sehingga mampu menguasai dan mendominasi simpul-simpul kekuasaan. Oligarki beroperasi dalam kerangka kekuasaan yang menggurita secara sistemik," katanya dalam pertemuan membahas Aktualisasi Nilai Kebangsaan dalam Merajut Kebhinekaan itu.
La Nyalla menjelaskan, hal ini bisa terjadi karena memang dibuka peluang melalui payung konstitusi dan undang-undang untuk terjadinya dominasi segelintir orang yang memiliki modal untuk menguasai dan menguras kekayaan negara.
Karena itu, DPD berpendapat wacana amendemen perubahan kelima konstitusi atau amendemen UUD 1945 yang kini tengah bergulir harus menjadi momentum untuk melakukan koreksi atas arah perjalanan bangsa ini.
"Kita harus berani melakukan koreksi atas sistem tata negara Indonesia. termasuk sistem ekonomi negara ini. DPD akan sekuat tenaga memperjuangkan hal itu," katanya.
Menurutnya, bila koreksi atas arah perjalanan bangsa dapat diwujudkan, maka Indonesia akan kembali dalam suasana kebatinan untuk membangun bangsa ini. Tentunya dengan semangat yang sama, seperti yang dilakukan para pendiri bangsa dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia dan dengan semangat antipenjajahan dalam wujud apa pun.
Dengan alasan itu, La Nyalla kerap datang ke kampus-kampus untuk menggugah kesadaran publik. "Kami ingin memantik pemikiran kaum terdidik dan para cendekiawan agar terbangun dalam suasana kebatinan yang sama, yaitu untuk memikirkan bagaimana Indonesia ke depan lebih baik," katanya.
Editor: Maria Christina