Komnas Perlindungan Anak Semarang: Jateng Perlu Miliki Perda Kebiri Kimia

Baca Juga

Viral Pria Lecehkan Bocah di Teras Rumah Terekam CCTV, Netizen: Sahkan Hukum Kebiri

“Tentu (rencana regulasi) melihat dinamika yang terjadi di tempat kita. Walaupun misalnya Perda Kebiri Kimia, hal semacam itu pasti berbenturan dengan hak-hak asasi manusia dan sebagainya,” lanjutnya.

Enar bercerita, mengawal kasus seperti itu juga menemui berbagai dinamika di lapangan. Di antaranya ketika terjadi kasus ada keengganan dari pihak korban terutama orangtua dalam hal ini ibu untuk melapor. Pertimbangannya beragam dari takut nanti anaknya malah menjadi korban bullying ataupun rasa malu keluarga di lingkungan masyarakat.

Kekhawatiran lain juga terjadi, misalnya ketika misalnya diduga pelakunya adalah ayah kandung yang merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, jika dilaporkan dan berujung pidana penjara maka otomatis penopang ekonomi keluarganya menjadi hilang.

Selain itu, dari sisi ketersediaan sumber negara dalam hal ini jumlah penyidik yang menangani juga jadi dinamika tersendiri.

“Pernah dulu di Kota Semarang, masih Pak Abioso Kapolrestabesnya, kami koordinasi dengan Kasatreskrim dan Unit PPA, sempat disampaikan ‘Mbak ini Kanit PPAnya perempuan, jangan galak-galak, resources kami cuma segini, kemampuan cuma segini’,” ceritanya.  

Menurutnya, kekerasan seksual dengan korban anak-anak jadi salah satu kasus saja. Kasus-kasus lain dengan korban anak juga terjadi, seperti penyekapan anak oleh ayah kandungnya. Hal inilah yang perlu solusi efektif, tentunya berpihak kepada korban.

Editor: Ahmad Antoni