KPP Pratama Purbalingga Sita Aset Rumah dan Tanah Milik 2 Wajib Pajak

PURBALINGGA, iNews.id - Juru Sita Pajak Negara (JSPN) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purbalingga menyita aset dua wajib pajak. Aset yang disita berupa rumah tinggal, dan tanah kosong.

Proses penyitaan dihadiri penanggung pajak, Kasi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan (P3) dan dua orang saksi. Penyitaan pertama dilakukan kepada wajib pajak dengan insial S yang memiliki tunggakan terhadap negara sebesar Rp264.537.139.

Baca Juga

Bandara Jenderal Besar Sudirman Sepi, Ini Kata Bupati Purbalingga

Objek yang disita berupa rumah tinggal di Gemuruh, Kecamatan Padamara, Purbalingga. Nilai aset yang disita sebesar Rp290.000.000,00. Sedangkan penyitaan yang kedua terhadap wajib pajak dengan inisial DS.

Aset yang disita berupa tanah kosong yang terletak di Desa Purwareja Kecamatan Purwareja, Klampok, Banjarnegara dengan nilai Rp56.000.000. DS memiliki tunggakan sebesar Rp670.896.310.

Baca Juga

Apel Siaga Bencana dan Sispamkota, Bupati Purbalingga Terkena Asap Gas Air Mata

“KPP Pratama Purbalingga telah melaksanakan tindakan penagihan aktif berupa penerbitan surat teguran dan surat paksa, namun wajib pajak tidak kunjung melunasi utang pajaknya, sehingga dilanjutkan dengan penerbitan surat perintah melakukan penyitaan (SPMP) sesuai SOP penagihan pajak,” kata Hartanto, Kasi P3 KPP Pratama Purbalingga, Minggu (7/11/2021).

Baca Juga

Langgar PPKM Level 3, Tempat Karaoke di Purbalingga Ditutup Petugas

KPP dalam hal ini diwakili JSPN melakukan penyitaan aset berupa rumah sebagai jaminan pelunasan. JSPN KPP Pratama Purbalingga menyatakan apabila setelah lewat waktu 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan penanggung pajak belum melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak, maka KPP Pratama Purbalingga bisa mengajukan pelelangan terhadap aset yang telah disita.

KPP Pratama Purbalingga berharap kegiatan ini dapat mendorong wajib pajak segera memenuhi kewajiban perpajakan. Selain untuk menagih tunggakan pajak, penyitaan juga ditujukan untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat pembayar pajak yang telah patuh memenuhi kewajiban perpajakan.