Nelayan Dilarang Tangkap Ikan Sebulan, Gantinya Cari Sampah Plastik di Laut untuk Dijual

SEMARANG, iNews.id – Nelayan dilarang menangkap ikan selama sebulan pada Oktober 2022. Sebagai gantinya, nelayan lokal maupun industri diarahkan mencari sampah plastik di tengah lautan untuk kemudian dijual sesuai harga ikan.

Gerakan tersebut digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mengurangi sampah di laut. Apalagi, Indonesia disebut menempati peringkat dua negara sebagai penyumbang sampah laut terbesar di dunia. Menurut data LIPI, terdapat 0,27 – 0,59 juta ton/tahun sampah masuk ke laut Indonesia selama 2018.

Baca Juga

Dampak Kenaikan BBM, Nelayan di Kendal Alih Profesi Membuat Kerajinan Boneka Dawangan

Gerakan pesan kita sampaikan kepada dunia, kita sebut sebagai Bulan Cinta Laut. Ketika seluruh negara komplain soal sampah plastik di laut,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono di Gedung Prof. Soedarto Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Selasa (20/9/2022).

“Nah gerakan ini kita buat dalam satu tahun penangkapan (ikan), ada satu bulan nelayan dan nelayan industri tidak boleh mengambil ikan, tetapi mereka kita arahkan untuk mengambil plastik di laut,” katanya.

Baca Juga

Nelayan Hilang saat Buang Hajat Tak Kunjung Ditemukan, Operasi Pencarian Dihentikan

Menurut dia, sampah plastik sangat berbahaya tak hanya bagi biota laut tetapi juga manusia. Untuk itu, sampah plastik menjadi tanggung jawab seluruh dunia untuk dikelola dan tak lagi dibuang ke tengah laut.

“(Plastik) itu adalah sampah yang sangat berbahaya, karena itu bisa menjadi mikro plastik yang dimakan oleh ikan dan itu berbahaya buat konsumsi umat manusia. Padahal yang namanya plastik tidak hanya dari Indonesia tapi seluruh dunia. Bisa jadi ngumpulnya salah satunya di Indonesia karena putaran arus (laut) di situ,” lanjut dia.

Baca Juga

Cuaca Buruk di Laut Jawa, Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Turun 50 Persen

Oleh karenanya, gerakan yang dilaksanakan pada 1-26 Oktober itu akan dibawa ke forum-forum dunia. Dia juga memastikan nelayan yang tak dapat menangkap ikan, tidak akan kehilangan mata pencaharian karena sampah plastik yang dikumpulkan akan dibayar oleh pemerintah.

Baca Juga

Menteri BUMN dan Menkop Luncurkan Program Solar untuk Koperasi Nelayan di Cilacap

“Kompensasinya kita bayar sesuai seperti dia ketika mendapatkan ikan. Kita berikan kompensasi khususnya nelayan-nelayan lokal atau nelayan tradisional, sehingga mereka tidak kehilangan mata pencaharian,” ujarnya.

“Nanti kita gerakan serentak (seluruh Indonesia), karena itu nanti akan kita sampaikan Bapak Presiden Jokowi juga akan ikut di situ. Saya sampaikan dalam forum G20 karena ini penting. Begini loh kita menangani laut kita. Kemudian laut Indonesia ini menjadi tanggung jawab bukan Indonesianya saja, tapi seluruh dunia,” ujarnya.

Melalui gerakan tersebut, diharapkan bisa mengurangi sampah laut sampai 70 persen pada 2025. “Harapannya seluruh dunia akan mengikuti (gerakan tersebut), paling tidak mencegah supaya  pembuangan sampah ke laut itu bisa dicegah di awal ketika masih di darat,” katanya.

Dia menambahkan, KKP menyiapkan lima program utama berbasis ekonomi biru yang menyeimbangkan kepentingan lingkungan dan ekonomi.

Editor: Ahmad Antoni