Pro Kontra Jateng di Rumah Saja, Legislator Gerindra: Gubernur Kurang Komunikatif

SEMARANG, iNews.id – Gerakan Jateng di Rumah Saja selama dua hari pada 6-7 Februari 2021, menuai pro kontra di kalangan masyarakat maupun bupati dan wali kota di Jawa Tengah. Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pun diminta lebih komunikatif saat akan menelurkan sebuah kebijakan ke depannya.
Anggota Komisi E DPRD Jateng, Yudi Indras Wiendarto mengingatkan adanya penolakan yang disampaikan oleh bupati dan wali kota merupakan wujud kurang komunikatifnya gubernur. Padahal, bupati dan wali kota lah yang notabene memiliki wilayah dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Sebuah kebijakan harusnya dikaji dan dikomunikasikan lebih dulu. Karena ini berhubungan langsung dengan masyarakat di 35 kabupaten/kota. Gubernur mesti lebih komunikatif,” kata Yudi, Kamis (4/2/2021).
Sebagaimana diketahui, sejumlah bupati maupun wali kota tetap melonggarkan toko maupun pasar agar ekonomi tetap berjalan. Artinya, pedagang dan pembeli tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasanya namun tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Seperti Wali Kota Solo, Bupati Batang, Bupati Banjarnegara dan Bupati Sragen.
Ia mengatakan, kebijakan Jateng di Rumah Saja yang menutup pasar tradisional dinilai sulit untuk dilaksanakan. Ia mengingatkan, jangan mengira warga Jateng itu PNS dan karyawan semuanya di mana akhir pekan adalah hari libur.
Karakteristik masing-masing daerah juga berbeda beda. Banyak warga Jateng yang bekerja sebagai petani, buruh, pedagang yang tetap harus bekerja di akhir pekan.
Ia mencontohkan, jika pasar ditutup maka bagaimana dengan nasib petani sayur yang hari itu adalah waktunya panen. Sama halnya dengan pedagang yang hanya mengandalkan pemasukan harian untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Maka jelas kerugian di depan mata.
“Yang seperti-seperti itu harus dipikirkan. Karena tidak semua warga Jateng itu PNS dan karyawan yang dapat gaji bulanan,” ujar anggota Fraksi Gerindra di DPRD Jateng ini.
Sebagai solusi untuk menekan penyebaran Covid 19, lanjutnya, adalah penekanan disiplin protokol kesehatan di semua wilayah, termasuk fasilitas publik. Pelaksanaannya pun mesti dipantau dengan ketat.
Merespons pro kontra tersebut, Gubernur Ganjar Pranowo pun akhirnya memberikan kewenangan kepada bupati/wali kota terkait pasar tradisional yang disesuaikan dengan kearifan lokal di masing-masing daerah.
Editor: Ahmad Antoni