Profil Bendungan Bener, Proyek Senilai Rp2 Triliun yang Ditolak Warga Wadas

JAKARTA, iNews.id – Proyek Bendungan Bener di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo merupakan salah satu proyek strategis nasional. Proyek yang digarap sejak 2013 lalu itu masih menuai penolakan warga hingga terjadi bentrokan dengan polisi seperti insiden pengepungan, Selasa (8/2/2022) lalu.

Bentrokan terjadi saat pengukuran lahan di Desa Wadas, Kecamatan Bener. Ratusan aparat gabungan diterjunkan guna mengamankan proses pengukuran lahan. Dalam kejadian itu, polisi mengamankan 23 orang saat proses pengukuran lahan untuk proyek Bendungan Bener. Mereka dinilai bertindak anarkis dan menghalangi petugas. 

Baca Juga

Kisruh Pengukuran Lahan Wadas, Ini Penjelasan Lengkap Kapolda dan Gubernur Jateng

Dikutip dari kppip.go.ig, Profil Bendungan Bener yang dibangun dengan menelan dana Rp2,060 triliun direncanakan memiliki kapasitas sebesar 100.94 meter kubik. Proyek Bendungan Bener dimulai sejak 2013 dan ditargetkan selesai 2023.

Fungsi Bendungan Bener diharapkan dapat mengairi lahan seluas 15069 hektare, mengurangi debit banjir sebesar 210 meter kubik/detik, menyediakan pasokan air baku sebesar 1,60 M³/detik, dan menghasilkan listrik sebesar 6,00 MW.

Baca Juga

Polda Jateng Minta Warga Desa Wadas Kedepankan Musyawarah

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menerangkan, Bendungan Bener merupakan salah satu proyek strategis nasional di Jawa Tengah. 

Selain itu, terdapat 14 proyek bendungan lain yang masuk proyek strategis nasional, di mana lima bendungan di antaranya sudah diresmikan, yakni Bendungan Jatibarang, Gondang Karanganyar, Pidekso Wonogiri, Logung Kudus, dan Randugunting Blora.

Baca Juga

Kericuhan di Desa Wadas, 23 Warga Sempat Diamankan Polisi Telah Dipulangkan

“Yang lainnya masih dalam proses, termasuk bendungan Bener ini,” katanya dalam konferensi pers di Purworejo, Rabu (9/2/2022).

Dia menjelaskan, proses pembangunan Bendungan Bener berjalan cukup lama, yakni sejak 2013. Percepatan pembangunan memang dilakukan, karena proyek itu memberikan manfaat banyak untuk warga. Selain bisa mengaliri irigasi sebesar 15,519 hektare lahan, tempat ini juga bisa menjadi sumber air bersih, sumber energi listrik, pariwisata dan lainnya.

“Saat proses berlangsung sejak 2013 lalu, kami selalu membuka ruang dialog dengan masyarakat. Memang gugatan cukup banyak, semua kita ikuti prosesnya. Sampai detik kemarin ada gugatan kasasi yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), dan harus kita laksanakan,” paparnya.

Karena gugatan warga Wadas yang menolak penambangan ditolak hingga tingkat kasasi, lanjut Ganjar, pemprov membentuk tim untuk segera melakukan aksi pengukuran. Pengukuran pun dilakukan hanya pada bidang milik warga yang sudah setuju.

“Masyarakat yang setuju ini juga meminta agar tanahnya segera diukur. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi pengukuran kemarin untuk warga yang sudah sepakat. Untuk yang belum, kami tidak akan melakukan pengukuran, dan kami menghormati sikap mereka yang masih menolak,” ucapnya.

Ganjar mengatakan, dari total 617 bidang lahan yang dijadikan lokasi penambangan quarry bendungan Bener, sebanyak 346 bidang sudah disetujui pemiliknya. Sementara yang belum disetujui 133 bidang.

“Sisanya masih belum memutuskan. Makanya kami akan membuka lebar ruang dialog, dan kami libatkan Komnas HAM sebagai pihak netral dalam kasus ini,” ujarnya.

Sebelumnya, lanjut Ganjar, koordinasi dengan Komnas HAM sudah dilakukan beberapa kali. Bahkan Komnas HAM sudah memfasilitasi dialog antara pihak pro dan kontra.

“Namun masyarakat yang belum setuju belum hadir. Komnas HAM sampai mendatangi ke Wadas untuk terus meyakinkan. Kami sebenarnya menunggu-nunggu adanya pertemuan, sehingga kami bisa sampaikan, dan kami bisa jawab apa yang mereka tanyakan,” katanya.

Selain itu, Ganjar menerangkan, terkait isu penyerobotan tanah secara paksa oleh negara dan isu lingkungan yang disebarkan di media sosial adalah tidak benar. 

Persoalan lingkungan sudah dikaji dalam dan melibatkan para pakar. Bahkan diketahui, isu penambangan akan merusak mata air juga tidak benar. 

“Semua sudah dipaparkan. Lalu soal isu apakah tanah akan diserobot dan tidak dibayar, itu tentu tidak mungkin. Tidak mungkin negara melakukan itu,” ucapnya.

Ganjar juga menghormati masyarakat Desa Wadas yang masih menolak bekerja sama dalam proses pengadaan tanah quarry (galian) untuk proyek Bendungan Bener. 

Ganjar menyatakan siap membuka ruang dialog bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). 

Menurut, banyak pihak yang bersuara terkait kasus Wadas, tapi ternyata kurang memahami kondisi yang sebenarnya. 

“Hingga tadi malam, saya mendapat telpon dan pesan dari berbagai pihak yang menanyakan terkait hal ini. Setelah saya telpon satu-satu, ternyata banyak yang tidak paham. Makanya, hari ini saya ingin memberikan keterangan agar semuanya jelas,” ucapnya.

Editor: Kastolani Marzuki