Puluhan Warga Geruduk Kantor Bupati Rembang, Ada Apa?

REMBANG, iNews.id – Puluhan warga yang tergabung dalam Presidium Rembang #RembangBersihPekat mendatangi Kantor Bupati Rembang, Selasa (14/9/2021). Mereka berasal dari ponpes dan berbagai elemen masyarakat memberikan dukungan dalam pembahasan pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat).

Simon, seorang warga berharap ada Peraturan Bupati (Perbup) yang lebih rinci guna menanggulangi Pekat yang semakin merajalela di Kabupaten Rembang belakangan ini. “Kita ingin mengawal terus terbitnya Perbup, “ ujarnya.

Baca Juga

Warga Rembang Ini Relakan Istrinya Menikah dengan Pria Lain, Motifnya Mengejutkan

Zamhari, seorang tokoh nelayan di Rembang berpendapat Bupati dan Wakil Bupati Rembang saat ini berlatar belakang santri. Menurutnya, sangat keterlaluan jika keduanya tidak mampu menanggulangi masalah penyakit masyarakat. Lebih-lebih Rembang juga dikenal banyak pondok pesantren.

“Permasalahane opo, kenopo saya kok pengin Rembang bersih Pekat. Saya pandang Rembang timur agamis kan, santri akeh, pondok akeh. Apalagi pak Bupati alumni santri Sarang, Wakil Bupati Gus Hanies putrane Kiai Cholil (Alm), nganti gerakan ini Pekat nggak hilang ya kebangeten, “ kata Zamhari.

Baca Juga

Tuntutan Hukuman Terdakwa Pembunuhan Sekeluarga di Rembang Tunggu Kejati dan Kejagung

Sementara itu, Kepala Bagian Protokoler dan Komunikasi Pimpinan Daerah Pemkab Rembang, Arief Dwi Sulistya mengatakan pihaknya sedang menampung pendapat dari berbagai pihak, untuk bahan menyusun Perbup.

Baca Juga

Wisata Hutan Bakau di Rembang Siap Dibuka, Pengunjung Wajib Taat Prokes

Tapi yang menjadi dasar pokok adalah Perda No. 02 tahun 2019 tentang Ketertiban Umum. Selama pertemuan berlangsung, pihaknya memahami apa yang disuarakan kalangan Ormas. Dia memastikan dalam menyusun Perbup, Pemkab akan memperhatikan aspek yuridis maupun kearifan lokal. “Dalam forum rapat koordinasi tadi, sudah ada poin-poin yang disampaikan,” katanya.

Dia mengatakan, sudah ada gambaran, nantinya tidak sekedar mengatur sanksi administrasi, tetapi juga mencantumkan sanksi hukum bagi pelanggar. Hanya saja hal itu perlu disinkronkan dengan OPD dan instansi lintas sektor. “Kemungkinan sanksi hukum kepada pelanggar Perda, yang harus disinkronkan dengan instansi terkait, “ ujarnya.

Baca Juga

Tragis, Warga Rembang Tewas Tenggelam Terseret Ombak saat Terapi Pengobatan di Pantai

Sementara, perwakilan massa ditemui oleh Sekretaris daerah (Sekda) Rembang, Fahrudin, karena Bupati Rembang sedang mengikuti monitoring dan evaluasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Editor: Ahmad Antoni