Ribuan Penerima KIS-PBI di Solo Dinonaktifkan, DPR Segera Panggil BPJS Kesehatan

JAKARTA, iNews.id - Dua anggota Komisi IX DPR Muchamad Nabil Haroen (Gus Nabil) dan Rahmat Handoyo menerima audiensi anggota DPRD Solo, Senin (8/11/2021). Kedatangan anggota badan anggaran yang dipimpin Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo, di antaranya menyampaikan persoalan penerima Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI).

"Di Solo banyak penerima KIS yang dinonaktifkan. Menurut catatan, ada 13.000 penerima yang dionaktifkan,” kata Ketua DPRD Solo, Budi Prasetyo,

Baca Juga

11 Sanggar di Solo Adu Hebat dalam Festival Wayang Bocah 2021

Menurutnya, persoalan ini harus mendapat perhatian serius karena menyangkut kesehatan masyarakat, terutama masyarakat Solo. 

"KIS sangat dibutuhkan oleh masyarakat Solo untuk dipakai mengontrol kesehatan mereka," katanya. 

Baca Juga

Rektor UNS Luncurkan 4 Buku saat Moment Ulang Tahun ke-60

Terkait persoalan penonaktifan KIS-PBI, Gus Nabil menyebut bahwa disparitas data yang dimiliki Kementerian Sosial (Kemensos) dan Dukcapil masih dalam proses verifikasi. 

Baca Juga

DJP Jateng II Hentikan Penyidikan Terhadap Wajib Pajak Ini Setelah Tunggakan Dibayar

“Persoalan data memang selalu menjadi masalah klasik. Dalam waktu dekat Komisi IX akan mengundang kembali Kemenkes, Kemensos, BPJS Kesehatan untuk menuntaskan masalah ini (penonaktifan KIS-PBI),” kata Gus Nabil.

Persoalan yang disampaikan DPRD Solo, lanjutnya, juga terjadi di daerah lainnya. Jika yang dinonaktifkan adalah masyarakat yang mampu, dirinya menilai hal itu tidak masalah.

Baca Juga

Waldjinah Raih Penghargaan Sebagai Pengabdi Seni Seumur Hidup

“Namun kita temukan juga masyarakat tidak mampu ikut terkena imbasnya, dan ini persoalan serius. Apalagi bagi mereka yang dalam pengobatan rutin,” ucapnya.

Komisi IX DPR dalam rapat kerja dengan mitra kerja, seperti Menkes, sudah menyampaikan persoalan ini.  Misalnya mengenai data penerima KIS yang tidak tepat sasaran. 

Selain itu, juga disampaikan persoalan mengenai  BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek). Sebab di Solo masih banyak warga, terutama masyarakat miskin dan pekerja informal yang belum menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan.

“BPJS Ketenagakerjaan saat ini juga sudah menawarkan premi yang murah untuk pekerja informal, saya kira ini bisa menjadi solusi menarik,” ujar Rahmad Handoyo.

Gus Nabil melanjutkan, dirinya bersama Rahmat Handoyo akan berjuang keras untuk memperjuangkan aspirasi anggota DPRD Solo. 

"Suara DPRD Solo akan kami sampaikan ke pemerintah pusat,” kata Gus Nabil. 

Editor: Ary Wahyu Wibowo