Satpol P3KP Kota Pekalongan Tertibkan Baliho Caleg dan Parpol Tak Berizin

PEKALONGAN, iNews.id – Petugas Satpol P3KP Kota Pekalongan rutin menertibkan reklame yang melanggar peraturan daerah (perda). Reklame tersebut seperti pemasangan di tempat yang tidak sesuai, reklame usang yang membahayakan, tidak berizin, dan sebagainya. 

Penertiban reklame juga menyasar baliho caleg dan parpol peserta Pemilu 2024 yang tidak berizin, apalagi saat ini belum masuk tahapan kampanye. 

Baca Juga

Kreatif dan Inovatif, Warga Pekalongan Ini Manfaatkan Mangrove Jadi Ladang Cuan

Belum adanya regulasi dari penyelenggara pemilu tentang tata cara kampanye sehingga penertiban baliho dan reklame itu dilakukan Satpol P3KP mengacu pada Perda Reklame. 

"Selama reklame itu tidak memiliki izin dari maka harus dibongkar," kata Kasatpol P3KP Kota Pekalongan, Sriyana, Selasa (18/7/2023). 

Baca Juga

Viral Juragan Batik Pekalongan Tebar Uang Rp35 Juta saat Syukuran, Warga Berebut

Namun jika sudah masuk masa kampanye, maka penertiban alat peraga yang melanggar aturan tak akan dilakukan oleh Satpol P3KP. Tapi sudah menjadi kewenangan Bawaslu selaku otoritas penindak pelanggaran peserta pemilu.

Baca Juga

Warga Pekalongan Sulap Kandang Sapi Jadi Resto, Tiap Hari Dikunjungi 1.000 Orang

"Kami rutin melakukan penertiban reklame, kemaren bendera juga kami ambil karena tak berizin dan letak tidak memenuhi syarat. Di traffic light atau tempat ibadah itu tidak boleh," katanya.

Dia menekankan kepada personelnya untuk tidak takut dalam menegakkan perda, ketika di jalan menemukan reklame melanggar jangan takut untuk menertibkannya. Satpol P3KP sudah mengantongi perda dan ini sudah atas izin wali kota sehingga harus tegas. 

Baca Juga

Kampung Tenggelam, Puluhan Warga Simonet Pekalongan Direlokasi

"Reklame dipasang secara melintang juga tidak boleh, harapannya para penyelenggara reklame memahami hal ini, bagaimana cara memasang reklame tanpa melanggar perda," ujarnya.

Editor: Ahmad Antoni