Terima Laporan BPKP, Ganjar: Banyak Pekerjaan yang Mesti Dibereskan

Ahmad Antoni ยท Kamis, 13 Agustus 2020 - 15:41:00 WIB
Terima Laporan BPKP, Ganjar: Banyak Pekerjaan yang Mesti Dibereskan
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memimpin rapat dengan direktur rumah sakit terkait evaluasi penanganan pasien Covid-19, Selasa (7/7/2020). (Foto: Istimewa)

SEMARANG, iNews.id - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memiliki deretan pekerjaan yang harus dibereskan usai mendapatan laporan hasil pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Salah satu laporan pekerjaan yang tidak beres yakni kebocoran PDAM di kabupaten/kota dengan rata-rata sebesar 29 persen.

"Ada banyak pekerjaan di Jawa Tengah yang mesti kita bereskan. Tapi memang sebagian besar tidak langsung dalam kewenangan provinsi," kata Ganjar usai menerima laporan hasil pengawasan BPKP semester I tahun 2020 dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Wasis Prabowo, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (13/8/2020).

Ganjar menjelaskan, berdasarkan paparan Kepala BPKP Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan yang tidak beres tersebut di antaranya masalah kebocoran PDAM di kabupaten/kota dengan rata-rata sebesar 29 persen. Bahkan, ada satu kota di Jateng yang kebocorannya sangat tinggi, mencapai 51 persen. Sementara batas maksimal kebocoran yakni 20 persen.

Selain kebocoran PDAM, Ganjar juga mendapat laporan soal distibusi tebu untuk pabrik gula. Diketahui, rupanya banyak pabrik yang kesulitan mendapatka bahan baku.

"Ternyata gula ini Jateng mesti serius karena banyak pabrik gula tidak mendapatkan suplai tebu dari petani maka ini dipikirkan. Sayangnya ini tidak langsung dalam kewenangan kita," ucapnya.

Selain masalah gula, ungkap dia, salah satu BUMD yaitu Bank Kredit Kecamatan (BKK) juga mendapatkan perhatian sehingga diperlukan dorongan serius untuk perbaikan. Untuk hal ini Ganjar mengatakan sudah menyatukannya menjadi PT BKK agar lebih mudah terkontrol dengan baik.

Hal lain yang harus diselesaikan yakni masalah sertifikasi tanah untuk bidang jalan, balai besar wilayah sungai atau PSDA yang secara ukuran sangat panjang, besar, dan luas. Menurut Ganjar, untuk menyelesaikan itu diperlukan perbaikan sistem atau pola dari BPN.

"Itu kan tidak seperti petak rumah, kalau petak rumah kan kecil, diukur begitu selesai. Kalau ini (jalan, sungai, dan wilayah PSDA) kan panjang dan besar. Kalau polanya tidak diubah dari BPN maka achievement kita menunggu diperiksa satu-satu," katanya.

Ganjar menegaskan dalam menyelesaikan beberapa pekerjaan yang bukan di bawah kewenangan Pemprov akan dilakukan pemetaan. Mana pekerjaan di Jawa Tengah yang masuk program nasional dan dikelola oleh pemerintah pusat. Setelah itu akan dikomunikasikan dengan instansi vertikal.

"Misalnya tadi disebutkan masalah embung di Wonogiri dan Karanganyar. Satu hanya masalah pintu air yang desainnya kurang pas. Satunya seperti mangkrak begitu, apakah desainnya keliru atau pembiayaan kurang atau bagaimana. Tapi nanti dua ini akan kita perbaiki," ucapnya.

Editor : Nani Suherni

Follow Berita iNewsJateng di Google News

Bagikan Artikel: