Warga Blora Laporkan Oknum Anggota DPRD ke Polda Jateng atas Dugaan Praktik Mafia Tanah

SEMARANG, iNews.id – Sri Budiyono, seorang warga Blora melaporkan oknum anggota DPRD Kabupaten Blora ke Polda Jateng. Dia melaporkan oknum berinisial AA karena diduga melakukan praktik mafia tanah. 

AA diduga melakukan peralihan hak atas sertifikat di notaris berinisial EE di Blora. Kasus dugaan mafia tanah bermula dari utang piutang antara AA dengan korban. Sri Budiyono ingin meminjam uang Rp150 juta kepada AA, pada Agustus 2020 lalu.

Baca Juga

Edarkan Ribuan Rokok Ilegal, Pria di Blora Ditangkap Petugas Bea Cukai

“Tapi waktu itu klien kami hanya diberi cek Rp 100 juta. Selang beberapa waktu, AA memberikan uang Rp40 juta,” kata kuasa hukum Sri Budiyono, Toni Triyanto, Kamis (15/12/2022).

Untuk jaminan atas pinjaman uang tersebut, AA meminta sertifikat asli dengan status hak milik atas nama Sri Budiyono. Menurutnya, sertifikat tersebut bernilai lebih dari Rp900 juta karena luas lahannya sekitar 1.130 meter persegi, belum termasuk bangunan.

Baca Juga

Liga 3 Jawa Tengah : Persiku Kudus Menang Telak 6-1 atas Persikaba Blora

“Karena ini jaminan perorangan, jadi tidak ada hak tanggungan,” ujarnya. Pengalihan hak sertifikat baru ketahuan ketika Sri Budiyono hendak mengembalikan uang yang telah dipinjam dari AA, November 2020. 

Baca Juga

Sosok Iptu Umbaran Wibowo, Kapolsek Kradenan Blora yang 14 Tahun Jadi Jurnalis TV

“Waktu itu sertifikat milik klien kami sudah dialihkan. Kami menduga AJB palsu karena memang klien kami tidak pernah menandatangani jual beli lahan sertifikat tersebut. AJB itu diurus di notaris PPAT dengan inisial EE di Blora,” ujar Toni.

Merasa ditipu oleh AA, Sri Budiyono didampingi kuasa hukumnya melaporkan AA dan EE ke Polda Jawa Tengah.

Baca Juga

Tergerus Banjir, Jalan Penghubung Antardesa di Blora Nyaris Putus

“Proses dari awal hingga penyidikan cukup lama dan laporan kami sudah ditindaklanjuti. Terlapor 1 (AA) dan terlapor 2 (EE) sudah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik juga sudah mengirimkan surat kepada tersangka pada 5 Desember 2022 kemarin,” ungkapnya.

Dia mengatakan dalam waktu dekat ini akan mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Kabupaten Blora, Ketua DPW PKB Blora dan KPU.

Editor: Ahmad Antoni