Menurutnya, dampak dari aktivitas ini sangat serius karena mengganggu kestabilan tanah, mempercepat erosi, dan meningkatkan risiko banjir lahar dingin saat musim hujan.
Bareskrim Polri menegaskan langkah penegakan hukum ini tidak berhenti di tataran represif semata. Pihaknya akan bekerja sama dengan kementerian, pemerintah daerah dan TNGM untuk membangun program pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan Merapi.
“Penertiban ini bukan semata penindakan, tapi juga untuk memastikan kelestarian alam terjaga dan kekayaan negara dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” katanya.
Dalam keterangan resminya, dia juga menyampaikan bahwa penegakan hukum akan terus dilakukan secara tegas dan berkelanjutan, terutama di kawasan rawan eksploitasi sumber daya alam tanpa izin.
Brigjen Irhamni turut mengapresiasi dukungan masyarakat dan tokoh adat yang aktif memberikan informasi kepada aparat terkait keberadaan tambang ilegal. Dia menilai partisipasi publik menjadi faktor kunci keberhasilan dalam membongkar jaringan tambang liar ini.
“Kami berterima kasih atas peran aktif warga yang berani melapor. Informasi masyarakat menjadi kunci penting dalam pengungkapan kasus ini,” ujarnya.
Dengan adanya operasi gabungan ini, pemerintah berharap praktik penambangan ilegal di kawasan Gunung Merapi dapat diberantas secara menyeluruh dan menjadi efek jera bagi pelaku lain yang mencoba merusak kawasan konservasi.
Editor : Donald Karouw
Artikel Terkait