Menurutnya, sudah banyak riwayat pegawai pemerintah menolak masuk Dusun Ngaglik. Ia mencontohkan bidan desa. Ibu melahirkan di desa lain rutin dijenguk dan dilayani bidan. Tapi khusus ibu-ibu melahirkan di kampungnya tidak mendapatkan pelayanan semacam itu.
“Kami juga ingin memperoleh pelayanan yang sama, masak akan begini terus sampai anak cucu kelak. Tolonglah, yang masuk akal, “ katanya.
Begitu pun saat ada proyek bantuan pemerintah, pegawai yang akan monitoring dan evaluasi, lebih memilih datang ke Balai Desa Kedungasem. Untuk cek lokasi, biasanya diwakilkan kepada perangkat desa.
“Pernah ada bantuan sumur. Pegawainya di balai desa, lalu kameranya dititipkan pak perangkat desa. Perangkat desa yang ngalahi datang ke sini, “ ujarnya.
Tak hanya aparat pemerintah, rasa takut masuk Dusun Ngaglik juga menghinggapi para pekerja seni dan pelaku usaha lain. Manakala berlangsung warga punya hajat di dalam dusun ini, tidak pernah ada grup seni tayub maupun ketoprak yang berani tampil. Bahkan tukang penggergajian kayu ketika ada warga Dusun Ngaglik berniat memotong kayu, mereka meminta supaya kayu diangkut keluar dusun dulu.
“Saya sendiri mengalami mas. Kayu saya angkut keluar dusun. Kan akhirnya harus tambah anggaran untuk angkutan, tambah tenaga, tambah waktu. Jadi nggak hemat. Itu baru soal mau motong kayu lho, belum yang lain, “ ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait