Ganjar Genjot Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Provinsi Jateng, Ini Targetnya

SOLO, iNews.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggenjot realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) Provinsi Jateng tahun ini. Dia juga siap memberikan asistensi kepada kabupaten/kota dengan realisasi penyerapan belanja produk dalam negeri yang masih rendah.

"Pertama kami coba laksanakan perintah Presiden melalui LKPP, maka Pak Hendi datang ke sini untuk briefing ke kami. Ini lho performance setelah kami mengadakan barang dan jasa dengan e-katalog,” kata Ganjar usai meluncurkan konsolidasi pengadaan bahan pakaian dinas harian (PDH) khaki dan seragam sekolah untuk katalog elektronik lokal Provinsi Jawa Tengah di Balai Kota Solo, Kamis (24/8). 

“Ternyata tadi perbandingan datanya jauh lebih bisa efisien. Berikutnya tugas kami mendorong seluruh kabupaten/kota untuk bisa bareng-bareng," katanya. 

Dalam acara tersebut dihadiri Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi. Ganjar menyebut bahwa realisasi belanja produk dalam negeri Pemprov Jateng masih harus ditingkatkan lagi. 

"Targetnya dari belanja nasional yang gede banget, kami belum mencapai, minimal 50 persen dari target akan kami kejar. Kalau ini berjalan, integritas terjaga, makin transparan, makin akuntabel dengan harga yang sangat wajar dan murah," katanya.

Berdasarkan data, hingga 18 Agustus 2023, realisasi belanja PDN Pemprov Jateng sudah mencapai Rp2,829 miliar atau sekitar 36,79 persen dari total target. Sementara untuk kabupaten/kota, lima pemda tertinggi realisasi adalah Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Cilacap. Sedangkan lima daerah terendah adalah Kota Magelang, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Purbalingga.

“Kami minta untuk mengkonsolidasikan daerah-daerah yang masih rendah. Kita asistensi. Biasanya problemnya ada dua saja, kemauan dan teknis. Kalau teknis kami serahkan tapi kalau kemauan itu urusan politik. Saya akan bicara terus kita minta arahan dari LKPP. Ini Perintah Presiden lho, nasional lho, penggunaan produk dalam negeri masak nggak mau. Nanti akan kita bantu," jelas Ganjar.

Editor : Ahmad Antoni

Baca Artikel Lainnya di Sini