Untuk itu, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jateng, Siti Farida, meminta keterangan Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo dan jajaran terkait tata kelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
“Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas, tidak dapat dilakukan secara terpisah. Perlu kerja sama dari semua pihak. Termasuk Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah yang merupakan lembaga pengawas pelayanan publik,” kata Farida, Senin (18/1/2021).
“Sebagai contoh, terkait penyelenggaraan pelayanan vaksinasi. Peran strategis, tidak hanya melekat pada Dinas Kesehatan maupun Balai Besar POM. Namun, juga dibutuhkan peran dari kepala daerah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pelayanan vaksinasi maupun pelayanan kesehatan lainnya telah berjalan dengan baik,” katanya.
Editor : Ahmad Antoni
ombudsman republik indonesia dinas kesehatan rapid test pelayanan kesehatan pelayanan publik Provinsi Jateng
Artikel Terkait