SEMARANG, iNews.id – Pendapatan petani di Jawa Tengah yang masih rendah menjadi sorotan kalangan DPRD Jateng. Ketua Komisi B DPRD Jateng Sumanto menilai selama ini pendapatan petani belum membaik, sejak zaman penjajahan Cultuurstelsel hingga masa kemerdekaan.
“Coba bandingkan dengan pendapatan buruh dalam UMR yang setiap tahun naik, pendapatan petani cenderung tetap. Permasalahan subsidi juga ruwet setiap tahunnya,” kata Sumanto saat Dialog bersama Parlemen: Prime Topic MNC Trijaya FM bertema Strategi Penanganan Pupuk Langka & Kesejahteraan Petani, Rabu (18/8/2021).
Dia mengatakan, berdasarkan data pemerintah bahwa subsidi cukup tapi di lapangan berbeda dan masih banyak kekurangan karena banyak orang yang bermain. “Karena itu saya usul yang disubsidi bukan pupuknya tapi gabahnya dibeli oleh Bulog dengan HPP pemerintah,” katanya.
Sementara, menurut Kasi Pupuk dan Pembiayaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jateng Asil Tri Yuniati salah satu tujuan subsidi pupuk adalah menghindari gejolak harga pupuk. Hal itu merupakan salah satu dukungan pemerintah untuk meringankan beban petani.
Menurut aturan, kata dia, petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi adalah petani yang bergabung di kelompok tani dan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) pada tahun sebelumnya.
“Penyusunan RDKK itu sudah menggunakan sistem elektronik yang dipandu para penyuluh pertanian,” kata Asil. Dia mengatakan bahwa upaya pengalihan subsidi pupuk sudah pernah ditanyakan ke Pemerintah Pusat.
“Ada dua alasan yang dipertimbangkan, pertama karena banyaknya petani secara nasional sejumlah 16,6 juta petani dan yang kedua karena selisih pupuk subsidi dan non subsidi sangat jauh,” katanya.
Sementara, Dosen UKSW Prof Sony Heru Priyanto mengatakan, penyusunan RDKK tersebut seharusnya real time dan bukan disusun pada tahun sebelumnya. Karena, data pertanian itu dapat berubah setiap saat.
“Dalam hal digitalisasi data memang sudah keharusan, namun data tersebut harus memuat informasi yang real time,” kata Profesor.
Terkait usulan pengalihan subsidi pupuk ke subsidi pasca panen, dia sangat mendukung dan harga yang diterima oleh petani bukan hanya harga wajar tapi harus harga makmur. “Karena, rata-rata negara yang makmur harga pangannya mahal,” ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
Artikel Terkait