Baca Juga
Jika terdapat KPL yang terbukti bersalah, pihaknya tidak segan menindak dan mengeluarkan dari kontrak resmi dengan Petrokimia. Apabila ada yang mengedarkan pupuk bersubsidi dengan harga non subsidi di luar kios, maka ranahnya masuk Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3).
Petugas penjualan daerah (PPD) Petrokimia di Blora, Agus Nugroho mengatakan, pihaknya sepakat dengan Bupati Blora dan melarang KPL memaksa petani membeli secara paket atau intil-intil.
"KPL harus tertib administrasi, tidak boleh memaksa petani membeli intil-intil, dan menjual pupuk bersubsidi di atas HET (harga eceran tertinggi)," ujar Agus Nugroho.
Editor : Ary Wahyu Wibowo
Artikel Terkait