Demokrat Kubu AHY Minta Semua Kader Tangkal Begal Politik di Daerah

JAKARTA, iNews.id - Para kader Partai Demokrat dan masyarakat diminta untuk mengawasi upaya begal politik yang ingin merebut paksa partai berlambang bintang mercy itu di Daerah. Ajakan itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Teuku Riefky Harsya.

Teuku Riefky mengajak semua elemen masyarakat agar mengawasi kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan simbol-simbol partai oleh pihak-pihak yang tak bertanggungjawab.

Baca Juga

Partai Demokrat Jateng Sebut Ada 18 Penyusup Ikut KLB di Deliserdang

"Mari kita selamatkan demokrasi dari para begal politik di daerah kita masing-masing. Cegah perbuatan melawan hukum yang merusak Demokrasi kita," katanya, Jumat (19/3/2021).

Menurutnya, kepemilikan lambang dan panji-panji PD telah didaftarkan dan diakusi secara sah oleh Negara sesuai dengan nomor pendaftaran IDM 000 201 281 yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Kemenkumham RI yang menyatakan bahwa pemilik merek lambang Partai Demokrat tersebut adalah DPP Partai Demokrat yang beralamat di Jalan Proklamasi no. 41, Menteng, Jakarta Pusat, tempat dimana kepengurusan Ketum AHY berkantor sehari-hari.

Baca Juga

Datangi KPU, Demokrat Jateng Tegaskan Legalitas Partai di Bawah Kepemimpinan AHY

Untuk itu, ia mengatakan agar masyarakat dapat membantu melaporkan ke Kantor Partai Demokrat terdekat, jika mengetahui adanya pihak yang membohongi masyarakat dengan mengajak masuk menjadi pengurus partai, mengatasnamakan dan menggunakan lambang Partai Demokrat secara ilegal. 

Baca Juga

Kisruh KLB Deliserdang, Ini Saran Pendiri Partai Demokrat Jateng untuk SBY

"Laporan tersebut akan Kami teruskan ke aparat penegak hukum untuk diproses secara perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Lebih lanjut Politikus asal Aceh itu menegaskan bahwa didalam UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pasal 100 ayat (1), menerangkan bahwa, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk dengan merk terdaftar milik pihak lain dapat dituntut pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 miliar.

Baca Juga

DPD Partai Demokrat Jateng Desak DPP Pecat Kader yang Berkhianat

"Kami berharap para begal politik segera berhenti mengganggu kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat. Kita masih menghadapi krisis pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi di berbagai daerah. Partai Demokrat ingin segera kembali fokus melakukan kerja-kerja politik, sosial dan kemanusiaan untuk membantu masyarakat," ujarnya. 

Editor: Ahmad Antoni