DPRD Jateng Minta BUMD Lincah dan Tak Manja: Kalau Ada yang Tak Beres Silakan Ganti

SEMARANG, iNews.id – Kalangan legislatif mendorong Pemprov Jateng meningkatkan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pemprov Jateng memiliki 11 BUMD dengan total proyeksi aset besar hingga akhir 2023 senilai Rp126 triliun.

Namun demikian, DPRD Jawa Tengah menilai setoran deviden belum proporsional karena hanya berkisar Rp600-an miliar.

Pemprov Jateng dan BAZNAS Serahkan Bantuan RTLH di Sukoharjo

Menurut anggota Komisi C DPRD Jateng, Agung Budi Margono BUMD yang bergerak di bidang keuangan memiliki kondisi "sehat". Namun beberapa BUMD di bidang nonkeuangan yakni jasa dan produksi kondisinya berkebalikan.

Sebab itu, dia meminta Biro Perekonomian Pemprov Jateng memiliki peran lebih dalam menata dan mengelola BUMD yang dimiliki.

Polda Jateng Sebut Tiap Hari 5-10 Orang Jadi Korban Penipuan Modus Sebar Malware

"Pastikan BUMD kita sehat, jangan sampai malah rugi dan butuh banyak hal untuk recovery kesehatan. Kemarin coba selesaikan SPJT, lakukan devestasi karena memang tak cukup menguntungkan," ujar Agung saat dialog Prime Topic MNC Trijaya FM bertemakan Tata Kelola BUMD Jateng di Semarang, Rabu (12/7).

Agung memberikan tiga catatan pada semua BUMD di Jateng sesuai dengan tujuan pembentukannya sebagaimana amanat undang-undang. Pertama adalah sehat, kedua memiliki daya saing, dan ketiga adalah berskala global.

Begini Cara Ganjar Serap Aspirasi Warga Jateng: Lesehan Sambil Ngopi Bareng

Dia mengatakan saat ini beberapa BUMD masih bersaing di segmen-segmen lokal dan kecil. Hal itu bisa dilihat dari deviden yang disetorkan ke pemerintah hanya Rp50 jutaan. "Jangan skala kecil, kalau kecil biar UMKM saja. Nah misi besar ini harus jadi PR (Biro Perekonomian)," ujarnya.

Editor: Ahmad Antoni