Hasil Pilkada Digugat di MK, Pemkab Rembang Siapkan Usulan Pejabat Bupati

REMBANG, iNews.id – Tampuk kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Rembang periode 2016 - 2021, Abdul Hafidz dan Bayu Andriyanto akan berakhir tanggal 17 Februari 2021. Namun pelantikan keduanya masih harus menunggu hasil sidang gugatan sengketa Pilkada 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti diketahui, pasangan Abdul Hafidz (Cabup incumbent) dan Hanies Cholil Barro’ telah memenangkan Pilkada Rembang tahun 2020. Tapi pasangan calon lawannya, Harno dan Bayu Andriyanto (Cawabup incumbent) mengajukan gugatan ke MK.

Sidang Sengketa di MK, Cabup Petahana Rembang Mengaku Siapkan Jawaban

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Rembang, Nur Purnomo Mukdi Widodo menjelaskan tahapan-tahapan yang harus dilewati.

Menurutnya, berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pemerintah Daerah, usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati didahului dengan pengumuman rapat paripurna DPRD. Menurut rencana digelar hari Senin, 1 Februari 2021.

Bawaslu Rembang Masih Digelontor Laporan Dugaan Pelanggaran Pilkada

Dari hasil rapat paripurna tersebut menjadi dasar pimpinan DRD, untuk mengusulkan pengesahan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jawa Tengah.

“Jadi dokumen yang diserahkan diantaranya SK Bupati dan Wakil Bupati 2016 – 2021, berita acara pelantikan saat itu dan berita acara hasil sidang paripurna DPRD mengenai usulan pemberhentian, “ kata Purnomo, Minggu (31/1/2021).