Pemkab Sukoharjo Dirikan Pos Pelayanan untuk Pantau Prokes saat Nataru

SUKOHARJO, iNews.id - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo Toni Sri Buntoro menyatakan tidak ada penyekatan jalur saat Natal dan Tahun Baru 2022 (Nataru). Pos pelayanan masyarakat akan didirikan guna pemeriksaan kelengkapan syarat protokol kesehatan (prokes) pelaku perjalanan yang masuk ke Sukoharjo.

“Tim gabungan secara acak akan menggelar pemeriksaan pada pengguna jalan, memastikan sudah divaksin Covid-19, melengkapi diri dengan syarat PCR atau rapid test antigen dan penggunaan masker,” kata Toni Sri Buntoro, Rabu (15/12/2021).

Baca Juga

Pria di Sukoharjo Ini Curi dan Bakar Motor serta Racuni Istri Sendiri

Dikatakan Toni, saat ini petugas tengah memetakan titik-titik yang strategis untuk lokasi pos pelayanan. Paling banyak daerah perbatasan seperti Kecamatan Kartasura, Nguter. "Yang disasar memang akses masuk atau perbatasan antar wilayah serta jalur utama," katanya.

Setiap pos bakal diisi petugas dari Dinas Perhubungan, Polri, TNI, Dinas Kesehatan, BPBD dan instansi samping lainnya. Masing-masing pos pelayanan akan menjadi cek point bagi pendatang.

Baca Juga

Buruh Bangunan di Sukoharjo Tewas Terkapar di Jalan, Begini Kronologinya

Petugas diberikan kewenangan memeriksa kelengkapan perjalanan dalam setiap razia pemeriksaan. "Kan pelaku perjalanan harus memiliki kelengkapan sesuai protokol kesehatan," katanya.

Baca Juga

Dishub Sukoharjo Perketat Pengawasan Pelaku Perjalanan Jelang Nataru

Tidak terbatas pada pemeriksaan, pendatang yang terjaring tidak membawa kelengkapan, seperti bukti sudah divaksin, atau aplikasi PeduliLindungi, bukti PCR atau rapid test antigen akan dilakukan vaksinasi maupun rapid test di pos pelayanan ini.

Apabila dalam screening kesehatan berupa pengukuran suhu badan tidak lolos, maka yang bersangkutan bakal dirujuk ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. "Tiap pos dilengkapi petugas kesehatan,” ujarnya.

Baca Juga

Waspada Covid-19 saat Nataru, Pemkab Sukoharjo Terapkan Screening untuk Pendatang

Toni menambahkan, daerah diminta lebih waspada terhadap gelombang mudik pada saat Natal dan Tahun Baru. Hal ini dilakukan setelah pemerintah pusat membatalkan rencana PPKM 3.

Dengan demikian, prediksi naiknya mobilitas warga menjadi kewenangan antisipasi masing-masing daerah. Salah satunya memperketat pengawasan dan pemeriksaan lalu lintas.

Baca Juga