Staf Khusus Presiden soal Omnibus Law: Ini Jalan Menuju Misi

Kuntadi ยท Kamis, 12 Maret 2020 - 13:56 WIB
Staf Khusus Presiden soal Omnibus Law: Ini Jalan Menuju Misi
Diskusi publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM, Kamis (12/3/2020). (Foto: iNews/Kuntadi)

YOGYAKARTA, iNews.id - Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau dikenal dengan Omnibus Law, banyak menuai pro kontra di tengah masyarakat. Namun, pemerintah meyakini aturan ini dibuat untuk menciptakan lapangan kerja, dengan mendorong investasi.

Staf Khusus Presiden RI Arif Budimanta mengatakan pemerintah terus berupaya unuk menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Salah satunya, dengan cara mendorong investasi melalui penyederhanaan serta penyelarasan regulasi dan perizinan.

"RUU Cipta Kerja ini dirancang sebagai jalan pembuka untuk mencapai misi tersebut," katanya dalam diskusi publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) UGM, Kamis (12/3/2020).

Arif menjelaskan, point yang disasar dalam RUU ini meliputi peningkatan kompetensi pencari kerja, peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, peningkatan investasi, kemudahan berusaha, serta pemberdayaan UMKM dan koperasi.

Saat ini, dinamika dan perubahan ekonomi global, sangatlah cepat. Menurutnya, diperlukan regulasi yang bisa menyambut perubahan ini. RUU Cipra Kerja diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut. Dimana perubahan struktur ekonomi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi antara 5,7 hingga 6 persen.

"Transformasi ekonomi pun diharapkan lahir agar Indonesia bisa keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan menjadi lima besar ekonomi terkuat di dunia tahun 2045," ujar Arif Budimanta.

RUU Cipta Kerja terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Beberapa substansi yang ada mengatur soal perizinan, kemudahan berusaha, investasi dan UMKM atau koperasi sebanyak 86,5 persen. Sedangkan sisanya membahas ketenagakerjaan, kawasan ekonomi, pengenaan sanksi, serta riset dan inovasi.

Sementara Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Reza Yamora Siregar mengatakan ada beberapa permasalahan yang mendorong dikeluarkannya RUU Cipta kerja. Di antaranya kompleksitas dan obesitas regulasi, baik di pusat maupun daerah, dengan total ada 43.604 peraturan. Selain itu, peringkat daya saing Indonesia yang masih rendah.

"Berdasarkan hasil survey, beberapa faktor utama permasalahan berbisnis di Indonesia antara lain korupsi, birokrasi yang tidak efisien, kepastian kebijakan, dan ketenagakerjaan," katanya.

Tingginya angkatan kerja yang tidak/belum bekerja maupun bekerja tidak penuh juga menjadi pertimbangan. Dari data yang ada 7,05 juta pengangguran, 2,24 juta angkatan kerja baru, 8,14 juta setengah penganggur, dan 28,41 juta pekerja paruh waktu. Artinya, ada 45,84 juta atau 34,4 persen angkatan kerja yang bekerja tidak penuh.

"Juga perlunya pemberdayaan UMKM dan peningkatan peran koperasi," ujarnya.

RUU ini juga mempertimbang kondisi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Perang dagang hingga korona cukup berpengaruh terhadap ekonomi dunia.

"RUU ini masih terbuka untuk dibahas dan diharmonisasikan di DPR RI. Masukan dan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan yang disampaikan kepada Pemerintah juga akan dibawa dalam pembahasan dengan DPR RI," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Rektor UGM Bidang Kerja Sama dan Alumni Paripurna pun mengamini pentingnya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing. Menurutnya salah satu yang harus diatasi yakni tumpang tindihnya peraturan untuk memudahkan investasi. Jika tidak ada investor, tidak akan tercipta lapangan kerja.

"Jadi RUU Cipta Kerja ini diharapkan menjadi lompatan besar untuk memenangkan persaingan dan memajukan perekonomian nasional," ujar Paripurna.


Editor : Nani Suherni