Tak Ada Dana Protokol Kesehatan untuk Pilkada, Wali Kota Solo: Kalau Boleh Ya Ditunda

Agregasi Solopos ยท Senin, 29 Juni 2020 - 09:21:00 WIB
Tak Ada Dana Protokol Kesehatan untuk Pilkada, Wali Kota Solo: Kalau Boleh Ya Ditunda
Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo saat memberikan keterangan soal empat tenaga medis yang positif Covid-19 dari hasil tes swab di Solo, Selasa (2/6/2020). (Foto: Antara)

SOLO, iNews.id - Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo mengaku tak punya anggaran tambahan untuk protokol kesehatan pelaksanaan Pilkada 2020. Atas dasar itulah, dia sepakat jika Pilkada Solo 9 Desember mendatang ditunda.

Penyesuaian protokol kesehatan membuat anggaran pilkada melambung dua kali lipat. Sebelumnya Pemkot Solo sudah menganggarkan Rp15 miliar untuk pilkada lewat KPU Solo. Tapi anggaran itu harus ditambah Rp11,1 miliar akibat pandemi Covid-19.

Rudy, panggilan akrabnya, mengatakan apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan petugasnya khawatir terpapar Covid-19 sementara tak ada anggaran protokol kesehatan, penundaan pilkada Solo layak dilakukan.

“Sekalian anggaran dipenuhi tahun depan karena 2020 masih pandemi. Kami enggak bisa memenuhi permintaan tambahan anggaran untuk KPU,” kata Rudy dikutip Solopos.com, Senin (29/6/2020).

Pilkada Serentak 2020 awalnya dijadwalkan pada 23 September. Namun karena pandemi Covid-19, DPR, pemerintah, dan KPU sepakat mengundurnya ke tanggal 9 Desember. KPU menyanggupi asal ada tambahan anggaran untuk melengkapi penyelenggara dengan protokol kesehatan.

KPU dan Bawaslu mengajukan Rp1,024 triliun kepada pemerintah. KPU Solo mengajukan Rp10 miliar lebih untuk anggaran protokol kesehatan pilkada.

“Nah, kalau anggaran senilai itu enggak diwujudkan pemerintah pusat, KPU infonya bisa menunda pilkada serentak seluruhnya. Tapi kalau anggaran itu cair, tapi daerah tidak bisa memberi tambahan anggaran, daerah tertentu bisa menunda. Makanya, ini tergantung KPU-nya bagaimana,” ucap Rudy.

Rudy mengatakan pemkot benar-benar tidak punya uang karena ada banyak kepentingan mendesak, misalnya membayar BPJS untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI). Penundaan pilkada karena ketiadaan anggaran protokol kesehatan, kata dia, tidak akan merugikan pasangan calon yang akan berlaga termasuk di Solo.

Masa bakti jabatan tetap lima tahun, dimulai dari tanggal pelantikan. Apabila pilkada digelar tahun depan, kepala daerah terpilih bakal memimpin hingga 2026. Terlebih lagi, ada wacana penundaan pemilu serentak pada 2027.

“Kalau boleh ya ditunda, agar petugasnya aman. Kita lihat saja penambahan (kasus positif Covid-19) per hari 1.000 lebih. Bagaimana ke depan? Gelombang-gelombang yang terjadi seperti apa, kita belum bisa memperkirakan,” ucapnya.

UU No 10/2016 memperbolehkan penundaan pilkada lokal. Sedangkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 memperbolehkan penundaan pilkada nasional.

Artikel ini telah tayang di Solopos.com dengan judul "Tak Ada Anggaran Protokol Kesehatan, Wali Kota Solo: Pilkada 2020 Ditunda Saja!"


Editor : Nani Suherni