UMS Keluarkan 8 Poin Maklumat Kebangsaan, Kritik Penggunaan Kekuasaan di Pemilu 2024

SOLO, iNews.id - Sejumlah Guru Besar Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menegaskan sikap terhadap kondisi politik Indonesia saat ini. Para civitas akademika ini mengkritik penggunaan kekuasaan yang digunakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Pemilu 2024.

Aksi bertajuk 'Maklumat Kebangsaan Sivitas Akademika UMS' itu diselenggarakan di depan Gedung Siti Walidah Kampus 2 UMS, Senin (5/2). Aksi ini dipimpin Rektor UMS Prof Dr Sofyan Anif bersama Prof Dr Aidul Fitriciada Azhari yang membacakan 8 poin maklumat hasil diskusi para guru besar.

Baca Juga

MUI Jateng Susun Naskah Khotbah Pemilu Damai, Akan Dibacakan Jelang Pencoblosan

Dalam maklumat tersebut, para guru besar sepakat pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2024 terlihat jelas telah terjadi penyimpangan, penyelewengan dan peluruhan fondasi kebangsaan secara terang-terangan dan tanpa malu.

Hal tersebut terlihat dari penyalahgunaan pranata hukum lewat Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melanggengkan kekuasaan yang berwatak nepotis dan oligarkis, yang semakin diperburuk oleh praktik politik dari Presiden yang tidak netral dalam kontestasi pemilu. Hal ini berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan secara masif.

Baca Juga

5 Tuntutan IKA Unisma, Pemilu Jurdil hingga Minta Jokowi Tak Berpihak Salah Satu Paslon

Situasi tersebut menunjukkan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan telah kehilangan adab dan etika yang mengancam masa depan demokrasi, supremasi hukum dan terwujudnya keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam konstitusi UUD RI Tahun 1945.

Isi 8 poin maklumat UMS:

Baca Juga

IKA Unisma Malang Kritik Demokrasi Era Jokowi, Ingatkan Presiden Bersikap Netral di Pemilu 2024

1. Para elite politik yang tengah berkontestasi dalam Pemilu 2024 untuk kembali kepada nilai-nilai moral kebangsaan yang bersumber dari ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia;

2. Presiden dan para elite politik untuk mengembalikan kehidupan demokrasi yang menjunjung adab dan etika kebangsaan yang bukan hanya bertujuan untuk memperoleh kekuasaan semata, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia;

Baca Juga

UMY Sebut Pemilu Terindikasi Tak Netral, Bakal Terjunkan Mahasiswa Awasi TPS

3. Pemimpin pemerintahan dan aparatur hukum untuk menegakkan supremasi hukum dengan tidak menyalahgunakan hukum untuk kepentingan politik dan atau ekonomi yang bersifat pribadi atau golongan serta menjalankan hukum tanpa pandang bulu dan tidak partisan;

4. Penyelenggara pemelihan umum (KPU, Bawaslu dan DKPP) serta lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi untuk menjaga profesionalitas, integritas dan imparsialitas agar terwujud pemilihan umum yang luber, jurdil dan demokratis;