"Sehingga, usul-usulan di kelurahan lebih bersifat fisik infrastruktur talud, selokan, jalan, aspal dan sebagainya. Sementara, kegiatan untuk anak-anak tidak ada. Di sisi itu yang masih kurang di forum anak," ujarnya.
Dia mengatakan, klaster berikutnya yang perlu menjadi perhatian adalah lingkungan keluarga terkait pengasuhan. Selain dua klaster tersebut, kawasan tanpa rokok juga masih sulit diterapkan di Kota Semarang. Apalagi, tak bisa ditampik bahwa masih banyak pendapatan asli daerah (PAD) Kota Semarang yang bersumber dari rokok. Penerapan kawasan bebas rokok di OPD juga masih sulit.
Pada 2021 lalu, pengisian nilai KLA secara mandiri sudah mencapai 950 poin. Saat diverifikasi pusat, hanya mendapat 738 poin. "Sebetulnya hanya kurang 62 poin untuk jadi utama. Jadi, kalau 62 poin bisa diraih kitta bsa jadi kategori utama. Kita harus mengejar mana poin yang harus dikejar," ujarnya.
Wakil Wali Kota Semarang yang juga Ketua Satgas KLA, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, ada sekitar 24 indikator yang terbagi ke dalam lima klaster. Indikator-indikator yang masih kurang akan segera dipenuhi untuk mewujudkan Semarang sebagai KLA utama.
Terkait pemenuhan klaster hak sipil kebebasan, pihaknya akan mendorong peran serta beberapa kelembagaan antara lain Dispendukcapil, Diskominfo, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).
Sedangkan untuk mendukung klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan, dia menyebutkan, perlu peran serta dari beberapa OPD yaitu Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk KB), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Sosial (Dinsos), dan DP3A.
Kepala DP3A Kota Semarang, Ulfi Imran Basuki mengatakan, akan segera mengoordinasikan dan mengintegrasikan per klaster agar bisa mencapai KLA predikat utama. "Sesuai petunjuk dari Bu Wakil bahwa kita harus singkronisasi satu per satu untuk mencapai integrasi yang kuat," ujarnya.
Editor : Ahmad Antoni
kota layak anak kota semarang wakil wali kota semarang hevearita gunaryati rahayu pendapatan asli daerah
Artikel Terkait