Kisruh Pengukuran Lahan Wadas, Ini Penjelasan Lengkap Kapolda dan Gubernur Jateng

Temui Warga Desa Wadas, Ganjar: Sing Penting Rukun Ya

Namun Ganjar tidak menampik adanya kemungkinan mengenai informasi tersebut tidak tersampaikan dengan baik di masyarakat sehingga memunculkan adanya pihak yang setuju serta tidak setuju terkait hal tersebut.

Untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat yang berbeda pendapat tersebut, pihaknya telah menyediakan ruang untuk dilakukan sosialisasi sekaligus mediasi.

Kapolda Jateng Tegaskan Tidak Ada Pengepungan Warga Wadas di Masjid

"Dalam prosesnya kami juga merangkul Komnas HAM yang diharapkan bisa menjadi institusi netral untuk menjembatani," ujarnya.

Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, sebelum dilakukan kegiatan pengukuran di Desa Wadas, telah dilakukan rapat koordinasi melibatkan Gubernur Jateng, Pangdam, pihak BWSO, BPN, Kementerian PUPR dan lain sebagainya demi mencegah terjadinya kesalahan penindakan di lapangan.

Kapolda Jateng juga meluruskan isu-isu yang berkembang di masyarakat melalui media sosial (medsos) pada saat berlangsungnya kegiatan pengukuran lahan di Desa Wadas.

"Terkait (isu) ribuan polisi bersenjata lengkap mengepung kampung, menangkapi wanita, anak-anak dan lansia, serta adanya orang hilang, semuanya akan saya terangkan saat ini," kata Kapolda.

Terkait isu pertama, Kapolda menyampaikan bahwa kegiatan personel saat itu adalah mendampingi petugas dari BPN untuk melakukan pengukuran lahan milik warga Desa Wadas yang setuju agar tanahnya dibebaskan. Kegiatan juga dihadiri oleh pemilik lahan demi kepastian proses pengukuran.

"Karena area sangat luas kurang lebih 114 hektare, ada 10 tim dari BPN yang melakukan pengukuran, dan setiap tim didampingi oleh sekitar 20an personil. Jadi tidak ada ribuan polisi, hanya 250 personil yang diterjunkan untuk mendampingi 10 tim dari BPN," katanya.

Editor: Ahmad Antoni