Temui Komisi X DPR, Bupati Wonogiri: Perekrutan GTT jadi PPPK Temui Sejumlah Persoalan

JAKARTA, iNews.id – Beberapa kepala daerah mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi X DPR di Gedung Nusantara I, Selasa (5/4/2022). Salah satu kepala daerah yang hadir adalah Bupati Wonogiri Joko Sutopo.

Joko mengatakan perekrutan gaji guru tidak tetap (GTT) menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menemui sejumlah persoalan. Menurutnya, harus segera ada kebijakan strategis.

Baca Juga

Sejumlah Kepala Daerah Temui Komisi X DPR Sampaikan Keluhan Perekrutan PPPK

"Kaitannya dengan yang sudah dinyatakan lulus nomor induk PPPK-nya belum terselesaikan," kata Joko saat ditemui MNC Portal Indonesia, Senin (4/4/2022).

"Juga yang paling krusial adalah peserta yang dinyatakan lulus P1, P2, P3 ini kan lolos di passing grade belum mendapatkan formasi," katanya.

Baca Juga

Perhutani Bedah Rumah Tenaga Penyadap Getah Pinus di Wonogiri

Sebelumnya, Pemerintah telah membuka kuota hingga 1 juta guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi guru honorer .

Baca Juga

Hati-hati, Beredar Surat Pengangkatan Tenaga Guru Honorer Ternyata Hoax

Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengatakan pembukaan seleksi PPPK ini merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah kekurangan guru, dan kesejahteraan guru honorer di berbagai daerah.

“Kita berikan kesempatan yang adil dan demokratis bagi semua guru honorer untuk bisa menjadi PPPK. Guru honorer tidak lagi harus antre menjadi PPPK dan tidak ada batasan usia untuk ikut seleksi,” ujar Nadiem Makarim saat berdiskusi dengan warga sekolah di Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) Kabupaten Sorong melalui siaran pers, Kamis (11/2).