8 kades tersangka korupsi pemilihan perangkat desa di Demak saat dihadirkan dalam konferensi pers di Ditreskrimsus Polda Jateng. (iNews.id)
Eka Setiawan

SEMARANG, iNews.id – Ditreskrimsus Polda Jateng menetapkan 8 kepala desa (Kades) di Kabupaten Demak sebagai tersangka korupsi pemilihan perangkat desa (Pilperades). Modusnya mencari dan menerima uang untuk calon pejabat kepala dusun (Kadus) dan sekretaris desa (Sekdes) di wilayah Kecamatan Gajah dan Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

Para tersangka yakni AS (Kades Tambirejo), A (Kades Tanjunganyar), H (Kades Banjarsari), MJ (Kades Mlatiharjo), MR (Kades Medini), S (Kades Sambung), P (Kades Jatisono) dan T (Kades Gedangalas).

“Para tersangka ini menjanjikan dapat meloloskan para peserta ujian yang akan mengikuti seleksi pemilihan perangkat desa di 8 desa,” kata Direktur Reskrimsus Polda Jawa Tengah Kombes Pol Dwi Subagio di kantornya, Selasa (22/11/2022).

Jumlah uang yang diminta para tersangka itu bervariasi, mulai dari Rp150juta untuk jabatan Kadus dan Rp250juta-Rp300juta untuk jabatan Sekdes. Penyidik menyita barang bukti uang senilai Rp470juta dari perbuatan itu.

Barang bukti lainnya sebuah ponsel, pembayaran satu kamar dan meeting room Hotel Horison Kota Lama Semarang, dokumen-dokumen pendaftaran calon peserta yang akan mengikuti seleksi, perjanjian kerjasama hingga dokumen hasil ujian seleksi serta dokumen surat keputusan Kades tentang pengangkatan 15 perangkat desa.

Selain itu, penyidik juga mengantongi barang bukti rekaman CCTV penyerahan uang di Masjid Baitussalam Godong Demak di antara para tersangka ataupun terdakwa yang sudah masuk proses sidang.

Korupsi ini berawal pada tahun 2021 di 8 desa di Kabupaten Demak itu akan menyelenggarakan seleksi pemilihan perangkat desa. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagai pelaksana ujian seleksi desa dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yakni universitas yang memenuhi syarat.

Untuk ini dibuatlah kesepakatan kerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo sebagai pihak ketiga yang akan melaksanakan ujian seleksi. Ujiannya meliputi ujian CAT, praktik komputer dan wawancara.

Pada September – Oktober 2021, sebelum penunjukan UIN Walisongo sebagai pihak ketiga, 8 kades itu beberapakali bertemu dengan Sahroni, yang merupakan Kanit Tipikor Satreskrim Polres Demak berpangkat Iptu dan seseorang bernama Imam Jaswadi (Kades Cangkring Demak). 

Mereka adalah makelar rencana pengondisian dan perantara seleksi para calon pejabat pemerintah desa itu. Di pertemuan di sebuah rumah makan di Kudus itulah disepakati besaran uang untuk mengisi formasi Kadus dan Kaur serta Sekdes.

Pada awal November 2021, 8 kades itu meminta uang kepada 16 calon peserta yang akan diloloskan, total nominalnya Rp2,7miliar, kemudian uang itu diserahkan kepada Iptu Saroni dan Imam Jaswadi. Totalnya yang diserahkan Rp830juta, penerimanya Amin Farih dan Adib selaku panitia ujian seleksi Pemilihan Perangkat Desa dari UIN Walisongo Semarang.

Pada 6 Desember 2021 dilaksanakan ujian seleksi itu oleh FISIP UIN Walisongo Semarang. Mereka yang sudah membayar diloloskan seleksi dan dilantik jadi perangkat desa. Diketahui, dari unsur makelar ataupun dari pihak UIN Walisongo itu sudah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dan kini menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang.  

“Para pemberinya (perangkat desa terpilih) kita akan lakukan pemeriksaan, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak,” lanjut Dwi Subagio.

Kepala Subdirektorat Tipikor Dit Reskrimsus Polda Jawa Tengah AKBP Gunawan menyebutkan, pihaknya memang baru bisa menyita uang total Rp470juta dari kasus ini dari temuan awal adanya total Rp2,7miliar.

“Kemana-mana saja nanti kita telusuri, juga bisa terlihat dari persidangan yang sedang berlangsung (tersangka lain yang kini jadi terdakwa persidangan),” tambah Gunawan.

Para tersangka 8 kades itu tak dilakukan penahanan oleh penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah. Penyidik, di antaranya melihat tidak ada niat melarikan diri ataupun usaha menghilangkan barang bukti dari para tersangka ini. Berkasnya sendiri sudah dinyatakan lengkap dan akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah untuk pelimpahan barang bukti dan tersangka.

Mereka ini dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b dan Pasal 13 UU31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang perubahan UU31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor. Ancaman penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan atau denda minimal Rp50juta dan maksimal Rp250juta.


Editor : Ahmad Antoni

BERITA TERKAIT