Kajari Salatiga Herwin Ardiono saat memberikan keterangan pers, Jumat (15/7/2022). Foto: Sindonews/Angga Rosa.
Angga Rosa

SALATIGA, iNews.id - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Salatiga Herwin Ardiono menyatakan tidak akan tebang pilih dalam penanganan kasus dugaan korupsi PPh21 ASN pemkot setempat. Kejaksaan akan mempelajari hasil persidangan dengan terdakwa Asri Murwani (62) setelah putusan Pengadilan Tipikor Semarang berkekuatan hukum tetap. 

"Kalau ada dua alat bukti baru, tidak menutup kemungkinan kami melanjutkan penyelidikan perkara PPH21 ASN Pemkot Salatiga. Tidak ada tebang pilih dan kami selalu transparan dalam menuntaskan perkara," kata Herwin Ardiono, Jumat (15/7/2022).

Menurutnya, kejaksaan sedang melakukan upaya banding. Ini dilakukan agar kasus tersebut benar-benar tuntas dan bisa dinyatakan berkekuatan hukum tetap. 

"Terkait pihak keluarga terdakwa yang meminta keadilan atas pengusutan perkara tersebut, itu menjadi hak mereka. Yang jelas, kami bekerja berdasarkan fakta dan alat bukti yang kuat," katanya. 

Sebelumnya, Sugeng Budiyanto (66), suami Asri Murwani melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang isinya meminta keadilan atas pengusutan kasus tersebut. Sugeng juga meminta agar aparat penegak hukum untuk tidak tebang pilih dan mengusut tuntas kasus itu.

Permintaan keadilan sekaligus pengaduan kepada Presiden Jokowi disampaikan dalam surat setebal sembilan halaman dan dikirim langsung ke melalui pos surat. Selain presiden, dalam surat tembusannya Sugeng juga mengirimkan surat permohonan keadilan kepada Ketua Mahkamah Agung, Kepala Komisi Kejaksaan Indonesia, Jaksa Agung dan Kejati Jawa Tengah.

"Kami menghormati semua proses hukum. Namun kami sekeluarga juga meminta keadilan dalam penanganan kasus yang menimpa istri saya. Semoga aduan saya ini didengar oleh bapak presiden dan juga pejabat di kejaksaan lainnya. Kami mohon keadilan yang seadil-adilnya,” kata Sugeng.

Dia menilai, dalam kasus ini istrinya dijadikan tumbal karena ada hal kurang masuk akal. Dimana istrinya yang hanya staf rendahan, yaitu sebagai pembantu bendahara, didakwa sendirian melakukan korupsi senilai sekitar Rp12 miliar.

"Sangat mustahil bagi pembantu bendahara di DPPKAD Salatiga yang tidak memiliki kewenangan untuk menandatangani suatu dokumen pencairan uang dari RKUD, dapat melakukan suatu perbuatan melawan hukum bila tidak melibatkan orang-orang lain,” ujarnya.


Editor : Ary Wahyu Wibowo

BERITA TERKAIT