Kemendikbudristek Batalkan Hasil Pemilihan Rektor UNS Karena Dinilai Cacat Hukum

Baca Juga

Jan Ethes bakal Berlaga di Kompetisi Basket Liga Solo Junior

Otonomi PTN-BH yang semakin luas, juga harus disertai dengan akuntabilitas yang semakin kuat. Nizam menyampaikan, pembentukan PTN-BH bukanlah privatisasi. PTN-BH adalah tetap 100 persen milik negara. 

“Karenanya, PTN-BH harus tetap menjaga mandatnya sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam statuta, serta peraturan dan tata kelolanya tetap selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tidak menjadi milik perorangan atau kelompok," ucapnya. 

Baca Juga

Terminal Tirtonadi Solo Jadi Titik Droping Mudik Gratis Sejumlah Provinsi

Meskipun otonom, PTN-BH tetap dalam dukungan dan pembinaan pemerintah, baik dalam bentuk pendanaan, penguatan SDM, sarana dan prasarana, serta berbagai dukungan lainnya. 

Selain itu Kemendikbudristek juga tetap melakukan pengawasan dan pembinaan untuk memastikan tata kelola tetap mengacu pada good university governance serta selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Baca Juga

Jelang Pemilu 2024, Gambar Politisi Mulai Bertebaran di Kota Solo

“Apabila ditemukan adanya peraturan-peraturan internal yang tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, maka sesuai kewenangannya, Kementerian dapat melakukan koreksi. Demikian pula apabila dalam tata kelola atau organ perguruan tinggi ada yang bermasalah, maka pemerintah wajib untuk melakukan koreksi dan pembinaan,” ujar Nizam. 

Editor: Ary Wahyu Wibowo